Kemdikbud hingga TVRI Disomasi Karena Tayangkan Film Tanpa Izin

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Senin, 05 Okt 2020 10:59 WIB
Alghiffari Aqsa (Dwi Andayani/detikcom)
Pengacara sutradara film Sejauh Kumelangkah, Alghiffari Aqsa (Dwi Andayani/detikcom)

Alghiffari menjelaskan pelanggaran yang dimulai Kemendikbud bermula saat salah seorang staf ahli Kemendikbud meminta In-Docs merekomendasikan film dokumenter Indonesia untuk tayangan program BDR Kemendikbud di TVRI. Menurutnya, pihak In-Docs telah meminta agar draf kontrak dibuat secara transparan, namun permintaan itu tidak direspon.

"In-Docs kemudian berkali meminta draft kontrak/MoU supaya semua pihak bisa secara transparan mengetahui skema kerjasama penayangan film di program Kemendikbud BDR di TVRI, termasuk untuk keperluan memberitahu pihak AJI, tapi tak sekalipun permintaan ditanggapi," ungkap Alghiffari.

Tak hanya itu, Alghiffari menjelaskan Kemendikbud telah mengirimkan uang senilai Rp 1.500.000 kepada In-Docs melalui rekening pribadi. Ia menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Secara sepihak, Kemendikbud kemudian juga mengirim uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada In-Docs melalui rekening atas nama pribadi/perorangan dan bukan melalui rekening resmi institusi Kemendikbud," tuturnya.

Ucu Agustin, melalui kuasa hukumnya, mendesak Kemendikbud untuk meminta maaf secara pribadi. Ia juga meminta agar Kemendikbud memberikan rincian dan penggunaan anggaran program BDR kepada publik.

"Kemendikbud, TVRI, dan Telkom untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik atas penayangan tanpa izin, tanpa kontrak dan tanpa pemberitahuan kepada pemilik hak cipta, dan juga karena materi hak cipta ditayangkan ke publik di lembaga penyiaran publik dan dengan menggunakan anggaran dana publik (untuk mitigasi bencana Covid-19)," tegas Alghiffari.

"Ucu dan kuasa hukum juga meminta Kemendikbud untuk membuka rincian dan penggunaan anggaran program BDR kepada publik serta melakukan pengawasan program BDR di TVRI untuk selanjutnya, secara ketat," sambungnya.

Sementara itu, untuk kerugian material, Kemendikbud, TVRI dan Telkom, diminta untuk mengganti rugi secara tanggung-renteng sebesar USD 80.000. Biaya ini termasuk untuk menanggung biaya produksi yang masih berhutang serta penggantian ganti rugi yang berpotensi dituntut oleh pihak AJI bila Ucu dianggap melakukan pelanggaran kontrak.

Pembuatan film 'Sejauh Kumelangkah' (Dok Istimewa)Film 'Sejauh Kumelangkah' (Dok Istimewa)

Ucu Agustin pun memberikan kesempatan bagi Kemendikbud untuk meresponi somasi ini dalam waktu 7 hari. Apabila, tidak ada respon maka Ucu akan menindak kejadian itu ke ranah hukum.

"Ucu dan kuasa hukum memberikan waktu 7 hari kepada Kemendikbud, TVRI, dan Telkom untuk menjawab somasi. Jika tidak ada jawaban dan/atau pelaksanaan tuntutan somasi, maka dengan terpaksa harus menempuh langkah-langkah hukum yang tersedia," jelasnya.


(hel/dnu)