Kasus Suap Paspor, PK Mantan Atase KBRI Kuala Lumpur Ditolak

Andi Saputra - detikNews
Senin, 05 Okt 2020 10:25 WIB
Mantan Atase Imigrasi KBRI Malaysia Dwi Widodo jalani pemeriksaan perdana di gedung KPK, Jakarta, terkait penerbitan paspor dan calling Visa. Ini foto-fotonya.
Foto: Mantan Atase Imigrasi KBRI Malaysia Dwi Widodo (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) mantan Atase Imigrasi KBRI di Kuala Lumpur, Dwi Widodo ditolak Mahkamah Agung (MA). Dwi terbukti menerima suap dalam menerbitkan paspor kurun 2013 hingga 2016.

Kasus bermula saat Dwi menjabat posisi tersebut dengan kewenangan menerbitkan paspor bagi WNI yang sudah habis masa berlakunya. Namun Dwi melakukan serangkaian perbuatan yang melawan hukum.

Dwi menerima suap dari perusahaan yang mengurus paspor. Jumlahnya tergantung paspor yang dipesan. Belakangan terungkap sepanjang 3 tahun, Dwi menerima suap hingga Rp 524 juta. Belum lagi gratifikasi dalam bentuk fasilitas hotel.

KPK yang mengetahui kasus itu segera menyidik dan mendudukkan Dwi di kursi panas. Pada 27 Oktober 2017, Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan Dwi bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum 3,5 tahun penjara. Hukuman itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada 31 Januari 2018.

Di tingkat kasasi, hukuman Dwi diperberat. Pada 30 Juli 2018, majelis kasasi menambah hukuman Dwi yaitu agar mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 535 juta dan RM 27.400. Bila tidak membayar, maka asetnya dirampas negara. Bila asetnya tidak mencukupi, maka hukumannya ditambah 2 tahun kurungan.

Dwi belakangan mengajukan PK atas putusan itu. Apa kata MA?

"Tolak," demikian bunyi amat putusan singkat MA yang dilansir panitera MA pada Senin (5/10/2020).

Putusan PK itu diketok oleh ketua majelis Salman Luthan dengan anggota Sofyan Sitompul dan Abdul Latief. Putusan ini diketok pada 22 September 2020.

(asp/aud)