Pasca G30S

Apakah 'Sejuta Orang' yang Dibantai Ikut Terlibat G30S/PKI?

Danu Damarjati - detikNews
Minggu, 04 Okt 2020 15:13 WIB
30 Oktober 1965, Pemuda Rakjat (organisasi sayap PKI)  ditahan tentara. (AP Photo/File)
Ilustrasi: 30 Oktober 1965, Pemuda Rakjat (organisasi sayap PKI) ditahan tentara. (AP Photo/File)

John Roosa merupakan associate professor sejarah di Universitas British Columbia (UBC). Dia membandingkan Presiden era Orde Baru, Soeharto, dengan Presiden Sukarno soal penimpaan kesalahan pada banyak orang ini.

Bung Karno tidak membasmi orang-orang PSI dan Masjumi meski dua partai ini pernah mendukung pemberontakan PRRI/Permesta pada akhir 1950-an.

"Sebelum 1965 pemerintah Indonesia tidak pernah menimpakan kesalahan kepada suatu kelompok masyarakat secara keseluruhan," tulis John Roosa dalam bukunya.

Masjumi bubar gara-gara kasus PRRI. Bung Karno lewat Keppres Nomor 200 Tahun 1960 tertanggal 17 Agustus 1960 membubarkan Masjumi. Pertimbangannya, partai melakukan pemberontakan, serta pemimpin-pemimpinnya ikut Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Republik Persatuan Indonesia. Bunyi Keppres-nya bisa diakses di situs JDIH Setkab.

Untuk PSI (Partai Sosialis Indonesia), Bung Karno menerbitkan Keppres Nomor 201 Tahun 1960 untuk membubarkan partai besutan Sutan Sjahrir ini.

Pimpinan PSI yakni Sutan Sjahrir ditangkap di rumahnya dan dipenjara dari 1962 sampai 1965, hingga jatuh sakit dan meninggal saat berobat di Swiss. Ditangkap pula pada 1962, Anak Agung Gde Agung, Soebadio Sastrotomo, dan Sultan Hamid II. Tokoh Masyumi yang ditangkap ada Prawoto Mangkusasmito, Yunan Nasution, KH Isa Anshary, dan Moh Roem.

Meski begitu, orang-orang Masyumi dan PSI tidak lantas diburu dan dibunuh. Sutan Sjahrir bahkan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasinal pada 1966, lewat Keputusan Presiden yang diteken Bung Karno sendiri.

Bung Karno juga mengampuni pemberontak-pemberontak Darul Islam yang dulu mengangkat senjata melawan pemerintah, kecuali pemimpin-pemimpin puncaknya.

Pakar dari Ilmu Sosiologi Universitas Indonesia (UI) Iwan Gardono Sudjatmiko punya pandangan berbeda. Tulisan Iwan Gardono berjudul 'Kehancuran PKI Tahun 1965-1966' dimuat di situs TNI Angkatan Darat (AD), diakses detikcom pada Minggu (4/10/2020).

"Dapat disimpulkan bahwa tindakan non-PKI untuk menghancurkan PKI merupakan pre-emptive strike yang didasarkan oleh ancaman nyata atau strategi revolusioner PKI sejak 1963 (tuntutan untuk mempersenjatai buruh dan tani, utamanya dari pihak PKI, pelaksanaan aksi sepihak) yang telah menghasilkan korban," kata Iwan Gardono.

Dia menggunakan teori 'just war' yang dikembangkan Michael Walzer (1977) untuk menentukan justifikasi moral, yakni apakah penghancuran semua orang PKI itu sah secara moral atau tidak.

Iwan menyamakan pihak PKI dengan pihak Jerman dan Jepang dalam Perang Dunia ke-2, dan pihak non-PKI sebagai Amerika Serikat (AS) dan Sekutu. Pada 1945, pihak sekutu menghancurkan Jerman dan bahkan membom atom Hiroshima dan Nagasaki. Banyak sekali warga sipil yang tidak tahu apa-apa ikut tewas. Tapi dalam kasus itu, tetap saja bukan AS dan Sekutu yang salah, melainkan Jerman dan Jepang yang salah.

"Jelaslah bahwa pihak PKI merupakan pihak yang salah dan kalah. Sebagai akibatnya pihak yang salah harus siap menanggung akibatnya," kata Iwan.

Halaman

(dnu/tor)