Ada 2 Perpres Baru, Jokowi Bakal Tambah Wamen?

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Minggu, 04 Okt 2020 11:33 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Foto: ANTARA Foto/Pool/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken dua peraturan presiden tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam aturan itu, disebutkan pula mengenai jabatan wakil menteri wakil menteri (Wamen).

Aturan mengenai posisi Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah seperti dilihat detikcom, Minggu (4/10/2020). Aturan itu ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 23 September 2020.

Wakil menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden seperti tercantum dalam Pasal 2, sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Dalam memimpin Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Adapun tugas wakil menteri ini diatur di pasal selanjutnya. Salah satunya ikut membantu merumuskan kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

(5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Sementara aturan mengenai posisi wakil menteri di Kementerian Ketenagakerjaan diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2020. Aturan mengenai posisi wakil menteri ini diatur dalam pasal 2 dan pasal 3.

Pasal 2
(1) Dalam memimpin Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(21 Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas
Kementerian Ketenagakerjaan.
(5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian
Ketenagakerjaan; dan
b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan.

Pasal 3
Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.

Penjelasan Mensesneg

Mensesneg, Praktikno, memberikan penjelasan mengenai dua posisi wakil menteri yang tertuang dalam Perpres. Menurut Pratikno, pengangkatan wakil menteri harus melalui Keppres.

"Dalam Perpres Kelembagaan beberapa kementerian, memang ada jabatan Wakil Menteri. Tetapi pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden melalui Keppres," kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10/2020).

"Sampai saat ini, setelah pelantikan Wamen oleh Presiden pada tanggal 25 Oktober 2019 yang lalu, tidak ada rancangan Keppres tentang pengangkatan Wamen," sambung Pratikno.

Judul dan sebagian isi berita ini dimutakhirkan pada pukul 13.40 WIB. Perubahan dilakukan setelah ada penjelasan lebih lanjut dari Mensesneg.

Tonton juga 'Blak-blakan Surya Tjandra: Bela Buruh dan Konflik Agraria':

[Gambas:Video 20detik]

(knv/gbr)