Suap Proyek Jalan, Bupati Nonaktif Bengkalis Dituntut 6 Tahun Penjara

Farih Maulana Sidik - detikNews
Kamis, 01 Okt 2020 18:58 WIB
Bupati Bengkalis Amril Mukminin (tengah) digiring mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Amril Mukminin ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek multiyears pembangunan jalan Duri - Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis dengan nilai suap Rp5,6 miliar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Bupati Bengkalis nonaktif, Amril Mukminin (Indrianto Eko Suwarso/Antara Foto)
Jakarta -

Bupati Bengkalis nonaktif, Amril Mukminin, dituntut hukuman pidana penjara selama 6 tahun. Jaksa KPK menilai Amril terbukti menerima suap secara bertahap terkait proyek pembangunan proyek pembangunan jalan di Bengkalis.

"Agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini ini memutuskan: Menyatakan terdakwa Amril Mukminin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara berlanjut'," kata Jaksa KPK Tonny Panggaribuan, dalam persidangan virtual, Kamis (1/10/2020).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amril Mukminin dengan pidana penjara selama 6 tahun," sambungnya.

Tidak hanya pidana penjara, Amril juga dituntut membayar pidana denda sebesar Rp 500 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Dalam kasus ini, Amril didakwa menerima suap secara bertahap sebesar SGD 520 ribu atau setara dengan Rp 5,2 miliar. Duit itu diduga diterima dari Ichsan Suaidi selaku pemilik PT Citra Gading Asritama (PT CGA).

Duit itu diduga diberikan agar Amril mengupayakan PT CGA mendapat pekerjaan proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Bengkalis.

Selain itu, Amril didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dari 2013 hingga 2019 atau sejak menjadi anggota DPRD Bengkalis hingga Bupati Bengkalis. Antara lain dari pengusaha sawit bernama Jonny Tjoa senilai Rp 12,7 miliar dan dari Adyanto senilai Rp 10,9 miliar yang diterima Amril secara bertahap lewat rekening istrinya, Kasmarni.

Atas perbuatannya itu, Amril didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau 11 dan Pasal 12B ayat 1 UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(fas/ibh)