Pinangki Bantah Buat Action Plan Bebaskan Djoko Tjandra, Ini Kata Kejagung

Wilda Nufus - detikNews
Kamis, 01 Okt 2020 10:52 WIB
Jaksa Pinangki Sirna Malasari
Jaksa Pinangki Sirna Malasari (Ibnu/detikcom)
Jakarta -

Jaksa Pinangki Sirna Malasari membantah membuat action plan untuk terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dalam memuluskan rencana fatwa Mahkamah Agung (MA). Menanggapi itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut, berdasarkan alat bukti, Pinangki-lah yang membawa action plan itu.

"Saya bilang tadi, terdakwa pasti mungkin bisa saja ngomong begitu, tapi alat bukti kita tahu bahwa yang bawa Pinangki di sana," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah di Gedung Bundar, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/10/2020).

Febrie mengatakan pernyataan Pinangki tersebut memang perlu diuji lagi dengan kesesuaian alat bukti jaksa penuntut umum (JPU). Namun ia meyakini pasal sangkaan yang dikenakan kepada Pinangki sudah memiliki dasar bukti yang kuat.

"Ya menurut saya sih memang dia sebagai terdakwa ya mungkin ada beberapa hal yang ia sampaikan dan yang perlu kita uji dengan kesesuaian alat bukti yang dipegang oleh jaksa penuntut umum, kan kita pegang di situ. Yang jelas, kita keyakinan yang kita sangkakan alat bukti kita pasti sudah kuatlah," ucap Febrie.

Diketahui sebelumnya, jaksa Pinangki Sirna Malasari menyerahkan sebuah surat saat menghadiri sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam surat itu, Pinangki mengaku tidak mengetahui soal action plan pengurusan fatwa MA terkait Djoko Tjandra.

Surat itu diberikan Pinangki kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu (30/9). Surat itu ditulis tangan oleh Pinangki.

Dalam surat itu, Pinangki mengaku menyesal karena ada nama-nama yang turut terseret dalam kasusnya. Pinangki mengatakan tidak pernah menyebut nama tersebut.

"Saya tegaskan sangat menyesal terkait ada nama-nama yang terbawa atau disebut selama ini. Saya tidak pernah sekali pun menyebut nama-nama tersebut dalam pemeriksaan," tulis Pinangki.

Pinangki juga mengatakan tidak mengetahui perihal action plan pengurusan fatwa MA tersebut. Ia menegaskan tidak pernah membuat action plan itu.

"Saya memang tidak pernah mengetahui action plan, apalagi membuat action plan tersebut," ujarnya.

Dalam perkara ini, jaksa Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima suap USD 500 ribu dari USD 1 juta yang dijanjikan oleh Djoko Tjandra. Wanita yang masih tercatat berprofesi sebagai jaksa juga didakwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan membeli kebutuhan pribadi, dia juga didakwa melakukan pemufakatan jahat terkait pengurusan fatwa MA.

Jaksa juga mengungkapkan adanya action plan yang disusun Pinangki Sirna Malasari untuk Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Action plan itu memuat 10 rencana aksi agar Djoko Tjandra mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung (MA) untuk lolos dari jerat pidana.

(elz/ear)