Rakor dengan Pengembang Real Estate Se-Banten, KPK Minta Segera Serahkan PSU

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 30 Sep 2020 14:46 WIB
Gedung KPK
Gedung KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK melalui Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Wilayah (Korwil) II mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan Asosiasi Pengembang Real Estate Indonesia (REI) dan pemda se-Banten. Dalam rakor itu, KPK mendorong pengembang agar segera menyelesaikan penyerahan prasarana-sarana utilitas (PSU).

"Tujuan pertemuan hari ini adalah untuk kolaborasi, kerja sama yang baik antara pemda dan para pengembang. Dalam hal ini diwakili oleh REI," kata Koordinator Wilayah KPK, Asep Rahmat Suwandha, kepada wartawan, Rabu (30/9/2020).

Asep mengatakan pengelolaan PSU merupakan konsekuensi dari pembangunan perumahan maupun real estate di kawasan Banten. Menurutnya, para pengembang wajib menyediakan PSU yang harus diserahkan ke pemda untuk dikelola.

Menurut Asep, setiap pemda harus mengetahui potensi penyediaan PSU yang harus diserahkan ke pemda oleh para pengembang. Dengan data itu, pemda dapat mengidentifikasi berapa yang sudah diserahkan, masih dalam proses, belum diserahkan, atau yang bermasalah.

Dalam kesempatan yang sama, pejabat Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, mengakui bahwa intensitas pengembangan di wilayahnya cukup tinggi sejak terbentuk pada 2009. Dia mengatakan hingga kini permohonan dari pihak swasta cukup banyak. Hanya, pihaknya memiliki keterbatasan dalam melakukan tracing untuk memastikan fakta lunas atau penyerahan.

"Selain itu, ada fakta yang berkaitan dengan keberadaan perizinan yang diterbitkan kabupaten terkait 3 pengembang kawasan dengan skala besar. Ada data yang saat ini belum dapat dipastikan walau telah dibantu Kejari. Data stuck di pihak pengembang," katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengembang REI, Roni Adali, berkomitmen mendukung program serah-terima PSU. Menurutnya, REI Banten mempunyai anggota 430 pengembang, yang 5 persen di antaranya pengembang besar, seperti Paramount, BSD City, Lippo Karawaci, Citra Raya, dan Trinity Dinamic, serta 25 persennya pengembang menengah, dan sisanya, 70 persen, pengembang yang bergerak di program masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu program rumah subsidi 1 juta rumah.

"Kami sangat men-support. Karena bukan hanya untuk kepentingan pemda, tapi juga pengembang. Karena PSU tidak bisa kita kelola terus-menerus," ucap Roni.

Roni berharap sinergi, kolaborasi, dan keterbukaan dapat terjalin baik. Roni juga memberi masukan kepada pemda agar mengintensifkan komunikasi tentang perda dan kewajiban pengembang untuk menyerahkan PSU.

"Sosialisasi pemda belum optimal. Yang cukup agresif adalah Kota Serang dan Kabupaten Serang. Lainnya hampir tidak pernah melibatkan REI," katanya.

Simak juga video 'Gerindra soal Mundurnya 37 Pegawai KPK: Nggak Ngaruh ke Kinerja!':

[Gambas:Video 20detik]



(fas/aud)