Tak Ikut Aksi Mogok Buruh, KSPN: Berbahaya bagi Masyarakat

Inkana Putri - detikNews
Rabu, 30 Sep 2020 13:58 WIB
Dalam aksi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di depan Gedung DPR RI, buruh mengusung dua tuntutan. Tolak Omnibus Law dan tolak PHK dampak dari COVID-19. Jakarta. Selasa (25/8/2020). Aksi di Jakarta  diikuti puluhan ribu buruh di DPR RI. Bersamaan dengan aksi di Jakarta, aksi juga serentak dilakukan di berbagai daerah dengan mengusung isu yang sama.
CNN Indonesia/Andry Novelino
Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino
Jakarta -

Sekelompok buruh di Indonesia berencana untuk melakukan aksi mogok nasional pada 6-8 Oktober mendatang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.

Presiden DPP Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menilai aksi tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Menurutnya, aksi tersebut hanya akan memperburuk kondisi perekonomian dan kesehatan masyarakat.

"Dampak pandemi COVID-19 yang belum berakhir selama ini telah menghantam sektor ekonomi dan kesehatan sehingga aksi mogok tanpa mempertimbangkan hal itu sangat berbahaya bagi masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9/2020).

Ristadi juga menegaskan KSPN tidak akan ikut serta dalam aksi mogok nasional tersebut. Hal ini mengingat masih banyak para anggota KSPN yang masih ter-PHK dan dirumahkan akibat dampak dari pandemi COVID-19.

"Mempertimbangkan saran dan masukan yang berkembang dari pengurus pusat dan daerah akan situasi lapangan dan kondisi anggota yang masih banyak dirumahkan serta belum selesainya kasus ribuan PHK dari anggota KSPN," ungkapnya.

Merespons rencana pengesahan RUU Cipta Kerja, Ristadi mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai usaha advokasi dalam pembahasan Omnius Law, baik melalui diskusi lewat jalan panjang dan kajian kritis, lobi, hingga terlibat langsung dalam audiensi.

Tak hanya itu, KSPN juga berjuang dengan ikut terlibat dalam tim tripartit untuk menyuarakan kritik terkait substansi Omnibus Law klaster ketenagakerjaan.

"Proses perjuangan panjang tersebut sedang kami kawal terus agar sesuai harapan pekerja/buruh khususnya anggota KSPN," pungkasnya.

Menurutnya, pembahasan poin dalam RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dinilai sudah baik. Pemerintah dan DPR juga telah menyetujui mayoritas tuntutan para buruh sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pekerja dan buruh untuk menolak atau menggelar aksi mogok nasional.

(mul/mpr)