Round-Up

Suara-suara Dewan agar Anies Terapkan Mini-lockdown di Ibu Kota

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Selasa, 29 Sep 2020 22:08 WIB
Kepala Dinas Perhubungan(Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengklaim terjadi penurunan volume kendaraan selama PSBB diperketat.
Ilustrasi (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Strategi pembatasan berbasis mikro (mini-lockdown) dinilai lebih efektif mengendalikan penyebaran virus Corona (COVID-19). Arahan Presiden Joko Widodo ini menuai reaksi anggota Dewan.

Awalnya, Jokowi menekankan pentingnya strategi penanganan COVID-19 berbasis lokal.

Menurut Jokowi, intervensi berbasis lokal lebih efektif dalam mengendalikan penyebaran Corona. Jokowi kemudian mengistilahkan strategi tersebut sebagai mini-lockdown.

"Artinya pembatasan berskala mikro baik itu di tingkat desa, kampung, RW/RW, kantor/ponpes, saya kita itu lebih efektif. Mini-lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," kata Jokowi saat membuka rapat Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional seperti disiarkan dalam channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/9/2020).

Jokowi kemudian menyampaikan alasan di balik penerapan intervensi berbasis lokal tersebut. Ada banyak masyarakat, kata Jokowi, yang akan dirugikan jika penanganan Corona digeneralisasi.

"Jangan sampai kita generalisir satu kota, kabupaten, apalagi provinsi. Ini akan merugikan banyak orang," tutur Jokowi.

Arahan Jokowi menuai dukungan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Mereka mendukung mini-lockdown diterapkan di Jakarta. Alasannya, penerapan protokol kesehatan tidak berjalan di perkampungan Ibu Kota.

Berikut ini dukungan Dewan ke Jokowi terapkan mini-lockdown tekan Corona:

Golkar: Terapkan Mini-lockdown di Jakarta

Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta setuju dengan arahan mini-lockdown agar tidak banyak pihak yang dirugikan.

"Setuju dengan Presiden Jokowi. Mungkin kita bisa terapkan di DKI. Supaya tidak banyak yang dirugikan atau tidak dipukul rata," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco saat dihubungi, Senin (28/9).

Basri menilai Pemprov DKI seharusnya memberikan pengecualian kepada zona yang sudah hijau dan melakukan pengetatan pada zona yang sudah merah. Dengan demikian, kata dia, tidak ada pihak yang dirugikan.

Namun Basri mengungkap perlu kajian mendalam untuk menerapkan arahan Presiden Jokowi di Jakarta. Menurutnya, kondisi kepadatan dan monolitas Jakarta mempengaruhi itu.

PKB: Laksanakan Mini-lockdown Bila Mau Corona Turun

Fraksi PKB DKI Jakarta menilai arahan tersebut harus dilaksanakan Pemprov DKI kalau mau ekonomi meningkat dan Corona menurun.

"Ini sebenarnya usulan PKB sejak lama, bahkan di Paripurna besok tentang COVID, PKB sampaikan itu fraksi kami bahwa harus diklaster per RT, per RW," kata Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Senin (28/9).

Ilyas mengatakan kondisi realitas yang ada di lapangan dengan penerapan PSBB provinsi saat ini hanya berdampak positif di permukaan. Menurutnya, protokol kesehatan pun bahkan tidak berjalan di perkampungan.

Dia pun meminta Pemprov DKI melaksanakan arahan Presiden Jokowi untuk menerapkan mini-lockdown. Dengan demikian, ekonomi pun bisa meningkat seiring dengan menurunnya kasus Corona.

Selanjutnya
Halaman
1 2