Tepis Tuduhan Jokowi Anti-Islam, PKB Banggakan Hari Santri

Mochamad Zhacky - detikNews
Selasa, 29 Sep 2020 20:06 WIB
Politikus PKB Marwan Dasopang (Tsarina/detikcom)
Politikus PKB Marwan Dasopang (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -

PKB tak sepakat dengan profesor dari Australian National University (ANU) Greg Fealy karena menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) anti-Islam. Ketua DPP PKB Marwan Dasopang menyebut terdapat sejumlah keputusan Jokowi yang dapat menepis tudingan Greg.

"Kalau ada komentar tentang sikap Pak Jokowi, apakah di awal pemerintahan atau di akhir pemerintahan yang menurut pandangan beliau memusuhi Islam, saya pikir mungkin salah, ya, atau dia terlalu jauh memandang Pak Jokowi," kata Marwan kepada wartawan di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Menurut Marwan, Jokowi telah memberikan ruang begitu besar terhadap Islam. Salah satu buktinya, sebut dia, adalah penetapan Hari Santri.

"Katakan ditetapkan menjadi Hari Santri 22 Oktober. Itu sejarah panjang yang sudah diperjuangkan para pejuang muslim. Lanjut keberadaan UU Pesantren. Itu bagian dari memasukkan secara formal di dalam negara dan pemerintahan. Nah, dari sisi mana dia memandang Pak Jokowi memusuhi Islam?" sebut Marwan.

Bukan hanya soal Hari Santri dan UU Pesantren. Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP PKB itu juga menyinggung soal alokasi anggaran penanganan virus Corona untuk pesantren.

"Nah, di hari-hari pandemi seperti ini, secara khusus di luar anggaran Kementerian Agama bahwa ditetapkan perhatian secara khusus kepada pesantren Rp 2,7 triliun. Itu semua bagian dari perhatian terhadap Islam," ucap Marwan.

Diberitakan sebelumnya, Greg Fealy, profesor dari Australian National University, menuangkan pandangannya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dalam 4 tahun ke belakang. Greg menuding pemerintah Jokowi anti-Islam.

Tulisan Greg ini dimuat di East Asia Forum pada 27 September 2020. Artikel di situs East Asia Forum ini diambil dari makalah terbaru Greg yang berjudul, 'Jokowi in the COVID-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and Over-Bearing State' yang akan terbit di Bulletin of Indonesian Economic Studies dan dimuat dalam ANU Indonesia Update 2020.

"Selama empat tahun terakhir, pemerintah Presiden Indonesia Joko 'Jokowi' Widodo telah melakukan kampanye penindasan terpadu dan sistematis terhadap kaum Islamis. Ini mungkin kabar baik bagi mitra barat Indonesia, terutama Australia, di mana survei-survei berulang kali menunjukkan bahwa banyak orang takut akan meningkatnya konservatisme dan militansi Islam Indonesia," tulis Greg dalam artikel itu.

Greg menyebut Australia dan negara lain harus prihatin akan kondisi yang disebutnya sebagai 'kebijakan anti-Islamis' ini.

"Karena hal itu mengikis hak asasi manusia, merusak nilai-nilai demokrasi, dan dapat menyebabkan reaksi radikal terhadap apa yang dilihat sebagai antipati negara berkembang terhadap Islam," tulis Greg.

Kementerian Agama juga secara tegas membantah tudingan Greg. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan penilaian Greg bahwa pemerintah Indonesia tidak ramah terhadap keberagaman dan represif terhadap kaum Islamis sangat keliru.

"Penggunaan istilah 'Islamis' oleh Greg Fearly keliru atau kurang tepat. Apalagi mencontohkannya dengan celana cingkrang dan cadar. Pemerintah mendukung penuh segala bentuk aktivitas umat beragama yang mengarah pada penguatan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai agamanya. Tidak hanya Islam, tapi semua agama," terang Wamenag Zainut dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9).

Tonton juga 'Jokowi: Saya Buat Perpres Hari Santri Kok Dibilang Anti Islam?':

[Gambas:Video 20detik]

(zak/knv)