Round-Up

Arahan Mini-Lockdown Jokowi Sebab Skala Provinsi Dinilai Merugi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 29 Sep 2020 05:42 WIB
Presiden Jokowi saat berpidato di Sidang Umum PBB
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi menekankan pentingnya strategi penanganan virus Corona (COVID-19) berbasis lokal. Jokowi tidak ingin penanganan Corona ini digeneralisasi menjadi satu kota atau provinsi.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional seperti disiarkan dalam channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/9/2020). Jokowi berharap arahannya itu disampaikan kepada pemerintah daerah.

"Yang berkaitan dengan intervensi berbasis lokal, perlu saya sampaikan sekali lagi pada komite bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi, kabupaten, kota," kata Jokowi.

Bagi Jokowi, intervensi berbasis lokal lebih efektif dalam mengendalikan penyebaran Corona. Jokowi kemudian mengistilahkan strategi tersebut sebagai mini-lockdown.

"Artinya pembatasan berskala mikro baik itu di tingkat desa, kampung, RW/RW, kantor/ ponpes, saya kita itu lebih efektif. Mini-lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian menyampaikan alasan di balik penerapan intervensi berbasis lokal tersebut. Ada banyak masyarakat, kata Jokowi, yang akan dirugikan jika penanganan Corona digeneralisasi.

"Jangan sampai kita generalisir satu kota, kabupaten, apalagi provinsi. Ini akan merugikan banyak orang," tutur Jokowi.

Pernyataan Jokowi itu kemudian menuai respons dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI yang menyatakan setuju dengan strategi berbasis lokal itu.

"Iya dong DKI harus dilakukan," kata anggota F-Demokrat DKI, Mujiyono, Senin (28/9/2020).

Mujiyono menyebut pihaknya sudah mengusulkan hal itu sejak awal. Pengetatan, kata dia, harus dilakukan di tingkat kecamatan ataupun tingkat RW.

"Saya sudah sampaikan itu sejak awal, sebaiknya PSBB diperketat itu ke lokal, tingkat kecamatan atau tingkat RW, atau tingkat kantor," kata Mujiyono.

Mujiyono mencontohkan klaster penyebaran Corona di perkantoran. Menurutnya, wilayah perkantoran itu harus ditutup jika ditemukan kasus Corona.

"Misalnya di perkantoran Setiabudi ada klaster, ya di sekitar situ harus di-lockdown," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI itu.

Simak video 'Tekan Penyebaran Corona, Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2