Komisi II Minta Bawaslu-Polri Tegas Tindak Pelanggar Protokol COVID di Pilkada

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Senin, 28 Sep 2020 17:08 WIB
Waketum PPP Arwani Thomafi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi (Dok. detikcom)
Jakarta -

Bawaslu RI masih menemukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di masa kampanye Pilkada 2020. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arwani Thomafi mendesak Bawaslu dan Polri lebih tegas dalam menindak serta memberi sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

"Bawaslu dan Polri harus lebih tegas dan berani memutuskan sanksi pembubaran jika memang ada pelanggaran protokol kesehatan COVID-19," ujar Arwani kepada wartawan, Kamis (28/9/2020).

Lebih lanjut Arwani mengatakan Bawaslu memiliki landasan hukum Peraturan KPU (PKPU) No 12 Tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu. Sedangkan Polri memiliki landasan Maklumat Kapolri terkait kepatuhan protokol kesehatan di Pilkada 2020.

"Bawaslu punya dasar PKPU dan Perbawaslu, sedang Polri bisa menggunakan maklumat Kapolri," ujar Arwani.

Arwani juga menjelaskan, PKPU terbaru sudah memasukkan soal sanksi pelanggaran protokol kesehatan di tahapan kampanye. Sanksi tersebut berupa pembubaran hingga pengurangan jatah kampanye bagi bakal pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan.

"Untuk sanksi di tahap kampanye berupa pembubaran kampanye dan pengurangan jatah kampanye paslon, saya kira untuk dasar hukum dengan menggunakan PKPU itu sudah cukup," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 masih ditemukan pada kampanye hari pertama dan hari kedua. Pada kampanye hari pertama, Bawaslu menemukan 8 kegiatan kampanye paslon pilkada melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan, mulai dari pertemuan tatap muka lebih 50 orang, tidak menjaga jarak, hingga paslon menghadiri acara relawan. Pelanggaran itu terjadi di Bandung, Mojokerto, hingga Medan.

Kemudian di hari kedua, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengatakan ada 10 kampanye pasangan calon Pilkada 2020 yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Ia mengungkapkan 10 kampanye yang melanggar protokol kesehatan itu tersebar di berbagai daerah, yaitu Sumatera Barat (Sumbar), Jawa Tengah (Jateng), hingga Jawa Timur (Jatim).

"Ditemukan 10 kegiatan kampanye yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yaitu pembatasan jumlah peserta kampanye, penggunaan masker, menjaga jarak, dan fasilitas cuci tangan," kata Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dalam keterangan tertulis, Senin (28/9).

Simak juga video 'Indikator: Pilkada Tetap Digelar, Ancaman Golput Meningkat':

[Gambas:Video 20detik]

(hel/mae)