Fadli Zon Nilai Film G30S/PKI Layak Diputar: Didasarkan Fakta Sejarah Akurat

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Senin, 28 Sep 2020 12:38 WIB
Fadli Zon (Tsarina/detikcom)
Fadli Zon (Dok detikcom)
Jakarta -

Pemutaran film G30S/PKI menjadi polemik di tengah masyarakat. Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai film tersebut masih sangat layak untuk ditayangkan.

"Film itu masih sangat layak (ditayangkan). Film bagus dari sisi sinematografi maupun substansi," kata Fadli kepada wartawan pada Senin (28/9/2020).

Menurut Fadli, film G30S/PKI sudah sesuai dengan fakta sejarah. Ia menjelaskan PKI pernah melakukan kudeta sebanyak dua kali, tepatnya pada 1948 dan 1965.

"Film ini didasarkan pada fakta sejarah. Memang PKI selalu melakukan upaya kudeta setidaknya 2 kali, yaitu 1948 dan 1965," ujar Fadli.

Tokoh sejarawan ini menjelaskan kudeta pertama PKI dilakukan saat Indonesia sedang menghadapi Agresi Militer Belanda yang kedua. Kemudian, kudeta PKI yang kedua dilakukan di tahun 1965. Namun, kata Fadli, bangsa Indonesia berhasil menumpas kudeta tersebut.

"Pada saat kita bersiap hadapi Agresi Militer Belanda II, PKI kudeta bulan September. Tapi berhasil ditumpas. Begitu juga PKI lakukan upaya kudeta lagi 1965, tapi berhasil dihadapi rakyat Indonesia," tutur Waketum Gerindra itu.

Fadli juga menilai film tersebut sangat akurat, khususnya dalam menggambarkan kekejaman yang dilakukan PKI saat itu. Bahkan, mantan Wakil Ketua DPR ini juga membandingkan kekejaman PKI dengan rezim komunis Uni Soviet di Kamboja.

"Film sangat akurat menurut saya. Kalau soal gambaran kekejaman, PKI memang sangat kejam dan ganas," sebut Fadli.

"Demikian pula rezim komunis di Soviet zaman Stalin, di Kamboja Pol Pot. Malah di Kamboja ada Killing Field yang menjadi saksi sejarah," sambungnya.

Sebelumnya, film G30S/PKI menjadi polemik setelah sempat disinggung oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta agar hal itu tidak dipermasalahkan karena Indonesia merupakan negara demokrasi.

"Kalau nanti film 'Pengkhianatan G30S/PKI' itu diputar di televisi, ya terserah masyarakat mau nonton atau tidak, jangan dipermasalahkan. Ini kan negara demokrasi," kata Hasanuddin kepada wartawan pada Sabtu (26/9).

(hel/elz)