PPP Kritik Komunikasi Publik Pimpinan KPK Nawawi dan Ghufron

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Senin, 28 Sep 2020 12:30 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (Antara Foto)
Jakarta -

PPP mengkritik gaya komunikasi publik dua pimpinan KPK, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron, yang silang pendapat soal narasi pejuang-pecundang di KPK. PPP menilai pimpinan KPK terkesan jalan sendiri-sendiri dalam menyikapi suatu persoalan.

"Kami di Komisi III meminta agar pimpinan KPK menata kembali pola komunikasi publiknya agar tidak terkesan atau ditangkap oleh publik sebagai jalan dengan pendapatnya sendiri-sendiri," kata anggota Komisi III F-PPP Arsul Sani kepada wartawan, Senin (28/9/2020).

Gaya komunikasi publik yang ditunjukkan kedua pimpinan KPK itu dinilai Arsul menampilkan kesan yang tidak baik. Menurutnya, cara penyampaian pendapat penegak hukum berbeda dengan aktivis maupun politikus.

"Kesan seperti ini tidak bagus karena mereka adalah jajaran penegak hukum, bukan politisi atau aktivis LSM yang boleh bebas mengekspresikan sudut pandangnya masing-masing," ujarnya.

Arsul mengatakan pimpinan KPK tidak perlu menanggapi pernyataan koleganya yang sudah disampaikan ke publik. Kecuali, lanjut Arsul, ada kesalahan yang perlu dikoreksi.

"Sebaiknya antarpimpinan tidak usah menanggapi apa yang sudah telontar di publik lebih dulu, kecuali hal-hal yang merupakan kesalahan dalam bicara aturan hukum, bukan topik terbuka seperti soal pengunduran diri sejumlah pegawai KPK," tuturnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023, yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron. (Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay/wsj)

Sekjen PPP itu menilai sebaiknya pimpinan KPK fokus pada kerja-kerja pemberantasan korupsi. Terkait pengunduran diri pegawai, menurut Arsul, lebih baik ditanggapi Plt Juru Bicara maupun mereka yang menjabat Deputi di KPK.

"Di tengah-tengah banyaknya kritik terhadap kinerja KPK, menurut hemat saya, lebih baik mereka fokus dengan tupoksi KPK, yakni penindakan, pencegahan, dan kordinasi-supervisi. Ini saja yang seyogianya pada level pimpinan bicara," ungkap Arsul.

"Hal-hal seperti pengunduran diri pegawai itu cukup Plt jubir atau selevel Deputi saja yang merespons media," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pegawai KPK diketahui mundur dari lembaga antirasuah itu, salah satunya eks Jubir KPK Febri Diansyah. Pimpinan KPK Nurul Ghufron mengistilahkan KPK sebagai tempat pertempuran, sehingga dia lebih menghargai orang-orang yang masih bertahan di KPK. Ghufron menyebut KPK adalah candradimuka bagi para pejuang antikorupsi.

"Tapi kami sangat berbesar hati dan berbangga kepada mereka yang bertahan di dalam KPK bersama kami kini dengan segala kekurangan KPK saat ini. Pejuang itu tak akan meninggalkan gelanggang sebelum kemenangan diraih. Selamat kepada mereka yang masih mampu setia mencintai KPK," kata Ghufron.

Hal itu dibalas sesama pimpinan KPK, Nawawi Pomolango. Bagi Nawawi, para pegawai KPK yang akhirnya memilih mundur dari KPK seharusnya tidak dipandang sebelah mata.

"Ini bukan soal pejuang dan pecundang, tapi pilihan dengan pemikiran," kata Nawawi.

(azr/tor)