Diduga Langgar Etik, 5 Anggota Bawaslu di Gorontalo Diperiksa DKPP

Ajis Khalid - detikNews
Jumat, 25 Sep 2020 20:17 WIB
Lima anggota Bawaslu di Gorontalo diperiksa dalam sidang DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik (Abdy Febriady/detikcom)
Lima anggota Bawaslu di Gorontalo diperiksa dalam sidang DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik. (Abdy Febriady/detikcom)
Gorontalo -

Lima anggota Bawaslu di Gorontalo diperiksa dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di gedung KPU Gorontalo. Mereka terdiri dari empat anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan satu dari Bawaslu Gorontalo.

Kelima orang tersebut disidang atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 90-PKE-DKPP/IX/2020. Mereka diadukan mantan Staf Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Wahyudin A.

Wahyudin menyebut kelima Teradu telah memberhentikannya sebagai staf Bawaslu Pohuwato tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Bawaslu. Selain itu, ia merasa tertekan dalam rapat klarifikasi yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Gorotalo yang dirasanya seperti sidang, alih-alih sebagai rapat klarifikasi.

Mereka yang diadukan yakni Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Rahmawati Sulaiman; Ketua Bawaslu Pohuwato, Mooduto; serta anggota Bawaslu Pohuwato, Rahmawaty Dj Pahabu, dan Ramlan. Sedangkan satu teradu lainnya adalah Ketua Bawaslu Gorontalo, Jaharudin Umar.

Majelis sidang ini dipimpin anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo. Didampingi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Gorontalo yang bertindak sebagai anggota majelis, yakni Ramli Ondang Djau (unsur KPU) dan Siti Haslina Said (unsur masyarakat).

"Jaharudin (Teradu V) juga telah mengucapkan kata kasar dan tidak pantas kepada Pengadu saat rapat di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo," jelas Wahyudin dalam sidang, Jumat (25/9/2020).

Lima anggota Bawaslu di Gorontalo diperiksa dalam sidang DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik (Abdy Febriady/detikcom)Kelima teradu dilaporkan seorang anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwanto yang merasa diberhentikan tanpa prosedur (Abdy Febriady/detikcom)

Namun, dalil-dalil di atas dibantah para teradu. Korsek Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Rahmawati Sulaiman menyatakan, Wahyudin sudah sering melanggar peraturan di Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Wahyudin, katanya, juga sudah beberapa kali diperingati untuk memperbaiki perilakunya.

Aduan ini pun, katanya, berawal dari tindakan tak patut dari Wahyudin yang mengolok-olok Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan Bawaslu Provinsi Gorontalo di grup WhatsApp PPNPN Bawaslu Kabupaten Pohuwato. 'Serangan' itu diduga dipicu tertundanya pencairan THR pada pertengahan tahun ini.

"Saya sudah mencoba beberapa kali meminta klarifikasi dari Pengadu, tetapi dia selalu menolak memberikan klarifikasi," ungkap Rahmawati.

Selanjutnya
Halaman
1 2