BPOM Take Down Hampir 50.000 Link Toko Online Jual Obat COVID-19

Yulida Medistiara - detikNews
Jumat, 25 Sep 2020 17:11 WIB
Kepala BPOM Penny Lukito
Kepala BPOM (Foto: Dok. BPOM)
Jakarta -

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan menemukan 48.058 tautan situs yang teridentifikasi mengedarkan obat dan makanan secara ilegal di online pada semester awal 2020. Salah satu iklan obat yang diedarkan secara online itu adalah obat terkait COVID-19.

Pada periode semester I 2019, BPOM mengidentifikasi 24.573 tautan penjualan obat dan makanan ilegal. Artinya ada peningkatan hampir 100%.

"Berdasarkan data yang dapat kami kumpulkan sepanjang tahun 2020 ini, dalam semester I masa krisis pandemi ini sudah ada peningkatan sampai 100 persen. Jadi hampir 2 kalinya dari kejadian dibandingkan tahun lalu sekitar 48.000 tautan atau link yang mengedarkan iklan-iklan penjualan obat dan makanan yang ilegal dan merupakan produk-produk yang dilarang," kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Jumat (25/9/2020).

Adapun link iklan penjualan obat ilegal itu banyak yang terkait dengan obat Corona. Salah satunya hydroxychloroquine. Pemerintah telah mengimbau agar tidak sembarangan menggunakan obat tersebut karena memiliki efek samping.

"Khususnya (iklan tautan) terkait obat-obat yang dikaitkan dengan COVID-19 banyak sekali hydroxychloroquine, azithromycin, dexamethasone yang dijual secara illegal," katanya.

Penny mengatakan kini link iklan terkait obat dan makanan ilegal sudah di-take down dari e-commerce. Ia meminta agar masyarakat tidak mencari obat tersebut yang dijual online karena produk tersebut harus didapatkan dengan resep dokter.

"Hasil patroli siber dari Maret-September sudah ditemukan 49 hampir 50.000 tautan atau link seluruhnya telah ditindaklanjuti dan telah direkomendasi take down. Terima kasih atas kerja sama dari Indonesian e-Commerce Association yang selalu bekerja sama menindaklanjuti menurunkan temuan-temuan yang kami dapatkan," katanya.

"Tentunya ini juga tidak akan terjadi kalau tidak akan ada yang membeli. Jadi demand yang juga tugas daripada masyarakat untuk tidak mencari, tidak membeli produk obat keras ini yang harusnya didapatkan melalui resep dokter atau dari fasilitas pelayanan masyarakat terutama terkait dengan pengobatan COVID-19," katanya.

Penny mengatakan sepanjang Maret-September 2020, telah dilakukan operasi penindakan di 29 provinsi dengan nilai temuan barang bukti sebesar Rp 46,7 miliar. Khusus operasi pemberantasan penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT), selama kurun waktu yang sama Badan POM berhasil melakukan penindakan di 13 kota (Jakarta, Medan, Padang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Manado, Mamuju, Makassar, dan Palu) dengan jumlah barang bukti sebanyak 1.632.349 butir OOT senilai Rp 4,04 miliar.

Lebih lanjut, Penny juga menyampaikan temuan terbaru BPOM pada operasi penindakan obat tradisional tanpa izin edar dan/atau mengandung bahan kimia obat serta pangan olahan tanpa izin edar pada Rabu (23/9) di Rawalumbu, Bekasi. Barang bukti yang ditemukan sebanyak 60 item, 78.412 buah diperkirakan nilainya mencapai Rp 3,25 miliar.

Temuan tersebut awalnya dari laporan masyarakat yang menyebutkan adanya gudang yang menyimpan dan mendistribusikan produk obat tradisional dan pangan olahan ilegal. Berdasarkan laporan tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM melakukan pendalaman dan penelusuran yang kemudian menunjukkan adanya pelanggaran di bidang obat dan makanan.

"Untuk sementara, diketahui bahwa modus operandi pelaku adalah mengedarkan obat tradisional dan pangan olahan ilegal melalui platform e-commerce, serta mendistribusikan produk tersebut melalui jasa transportasi online dan ekspedisi. Dari operasi ilegal ini, tersangka berhasil mendapatkan omset miliaran rupiah setiap tahunnya," ujar Penny.

Berdasarkan temuan dan fakta di lapangan, para tersangka dapat dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Selain itu, tersangka juga dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 142 juncto Pasal 91 ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah.

"Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 62 ayat (1), tersangka dapat dikenakan hukuman dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar," lanjut Penny.

Dalam waktu dekat, BPOM akan melakukan pemusnahan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang obat dan makanan temuan tahun 2019 senilai Rp 53,5 miliar.

Tonton juga 'Ini Anjuran Obat Covid-19 dari Pemerintah':

[Gambas:Video 20detik]

(yld/jbr)