Tentang Sumatera Barat yang Diusulkan Fadli Zon Jadi Provinsi Minangkabau

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 25 Sep 2020 16:02 WIB
Politikus Gerindra Fadli Zon mengusulkan agar pemerintah memberikan gelar Kota Perjuangan kepada Bukittinggi.
Foto: Fadli Zon (Jeka Kampai/detikcom)

Nama pemerintah di daerah itu juga berubah dari Residentie van Padang menjadi Residentie van Padang en Onderhorigheden (Keresidenan Padang dan Daerah-daerah Taklukannya). Wilayah yang itu mencakup kawasan pedalaman Minangkabau yang telah ditaklukkan.

Penggunaan nama Residentie van Padang en Onderhorigheden tetap dipertahankan hingga tahun 1837 ketika semua daerah pedalaman Minangkabau dikuasai Hindia Belanda dan Tuanku Imam Bonjol yang merupakan pemimpin Perang Paderi ditangkap. Level daerah administratif untuk daerah ini kemudian ditingkatkan menjadi gouvernement atau setingkat provinsi dan namanya kembali menjadi Sumatra's Westkust (Gouvernement van Sumatra's Westkust).

Waktu terus bergulir hingga Jepang masuk ke wilayah tersebut. Pada masa pendudukan Jepang, nama Sumatera Barat tetap dipakai, yakni Sumatora Nishi Kaigan Shu (Keresidenan Pantai Barat Sumatera).

"Pada saat itu ada sedikit perubahan wilayah administratif, daerah Kampar dikeluarkan dari Sumatera Barat dan masukkan ke dalam Riau Shu (Keresidenan Riau)," tulis Gusti.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk Provinsi Sumatera dengan 10 keresidenannya. Salah satunya adalah Sumatera Barat.

"Saat itu, pemerintahan menegaskan pengakuan akan wilayah administratif yang identik dengan daerah budaya Minangkabau plus Kerinci dan dikurangi Kampar ditambah dengan Kepulauan Mentawai. Dengan kata lain, pada saat Indonesia merdeka wilayah administratif Keresidenan Sumatera Barat sama dengan keadaannya pada masa Jepang," ujarnya.

Selanjutnya, wilayah Sumatera Barat menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan UU 10/1948 yang disetujui tanggal 15 April 1948. Provinsi Sumatera Tengah kemudian dibubarkan lewat UU Darurat nomor 19 tahun 1957.

UU tersebut kemudian memecah bekas Provinsi Sumatera Tengah menjadi tiga daerah Swatantra Tingkat I, yakni Sumatera Barat, Riau dan Jambi. UU tersebut juga mengeluarkan Kerinci dari Sumatera Barat dan memasukkannya ke Jambi.

"Sejak saat itu hingga saat sekarang wilayah administratif Sumatera Barat tidak mengalami perubahan lagi," tulis Gusti.

Kini Sumbar terus mengalami perkembangan dengan jumlah penduduk sekitar 5,4 juta jiwa. Data tersebut merupakan jumlah penduduk berdasarkan data dari BPS Sumbar tahun 2019.

Kembali ke usulan Fadli Zon. Dia mengatakan wacana mengubah Sumatera Barat menjadi Provinsi Minangkabau bukan hal baru.

"Nama 'Minangkabau' memang jauh lebih tepat dipakai jika ditinjau dari sisi sejarah dan kebudayaan. Apalagi, secara demografis, 88,35 persen masyarakat yang hidup di Sumatera Barat memang berasal dari etnis Minangkabau," ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9).

Halaman

(haf/tor)