Round-Up

'Bolong' di Dakwaan Pinangki Jadi Sorotan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 25 Sep 2020 06:00 WIB
Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9/2020). Dia didakwa menerima suap USD 500 ribu dari USD 1 juta yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.
Jaksa Pinangki Jalani Sidang Perdana (Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

3. Tak disebutkan siapa saja jaringan Pinangki dalam urus fatwa MA

ICW mempertanyakan jaringan Pinangki dalam mengupayakan terbitnya fatwa MA tersebut di Kejaksaan Agung maupun jaringan Anita Kolopaking Mahkamah Agung. Sebab fatwa dapat terbit setelah diminta secara resmi oleh lembaga atau institusi.

"Selain itu, apa upaya yang telah dilakukan Jaksa tersebut untuk dapat memperoleh fatwa dari MA. Sebab, fatwa hanya dapat diperoleh berdasarkan permintaan lembaga negara. Tentu dengan posisi Pinangki yang hanya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan, mustahil dapat mengurus fatwa yang nantinya kemudian diajukan oleh Kejaksaan Agung secara kelembagaan," ucap Kurnia.

Lebih lanjut, ICW mempertanyakan siapa saja yang bekerjasama dengan Pinangki saat mengurus fatwa MA tersebut. ICW menilai upaya terbitnya fatwa MA itu tidak bisa diwujudkan hanya seorang diri.

"Jaksa Penuntut Umum juga belum memberikan informasi, apakah saat melakukan rencana mengurus fatwa di MA, Pinangki bertindak sendiri atau ada Jaksa lain yang membantu? Sebab, untuk memperoleh fatwa tersebut ada banyak hal yang mesti dilakukan, selain kajian secara hukum, pasti dibutuhkan sosialiasi agar nantinya MA yakin saat mengeluarkan fatwa," kata Kurnia.

4. Koordinasi Kejagung dengan KPK saat pelimpahan berkas dakwaan

Di samping itu Kurnia juga mempertanyakan mengenai koordinasi dengan KPK terkait pelimpahan berkas dakwaan ke Pengadilan Tipikor. ICW menilai mestinya Kejaksaan Agung berkoordinasi terlebih dulu dengan KPK saat sebelum pelimpahan perkara itu karena sebelumnya KPK sudah mengeluarkan surat supervisi.

"Di luar itu, ICW mempertanyakan kepada Kejaksaan Agung, apakah proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan atas koordinasi terlebih dahulu kepada KPK? Sebab, KPK sendiri secara kelembagaan telah menerbitkan surat perintah supervisi pada awal September lalu," tutur Kurnia

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU 19/2019 menegaskan bahwa dalam melakukan tugas supervisi KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, jaksa Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima suap USD 500 ribu dari USD 1 juta yang dijanjikan oleh Djoko Tjandra. Dalam kasus ini, wanita yang masih tercatat berprofesi sebagai jaksa juga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan membeli kebutuhan pribadi, dia juga didakwa melakukan permufakatan jahat terkait pengurusan fatwa MA.

Halaman

(eva/eva)