Fadli Usul Sumbar Jadi Minangkabau, PPP: Suku Tak Harus Jadi Nama Provinsi

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 15:57 WIB
Wakil Ketua Umum PPP M. Arwani Thomafi
Arwani Thomafi (Dok PPP)
Jakarta -

Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi menanggapi usulan Fadli Zon soal penggantian nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Minangkabau. Arwani mengatakan keberagaman suku di setiap daerah tidak harus menjadi label ataupun nama suatu provinsi.

"Kita punya keragaman kebinekaan dan itu kita bangga dengan kekayaan suku bangsa kita tetapi itu tidak harus selalu menjadi label, penamaan untuk wilayah administratif kita, penamaan untuk provinsi, penamaan untuk kabupaten kota. Tidak harus seperti itu," kata Arwani kepada wartawan pada Kamis (24/9/2020).

Arwani menjelaskan penamaan yang ada saat ini sudah cukup untuk mencerminkan keberagaman yang ada di Indonesia. Menurutnya, tidak harus menggunakan nama suku sebagai nama provinsi.

"Apa yang sudah ada sekarang ini, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dengan melihat geografis letak pulau sebenarnya sudah cukup memberikan satu pemahaman ya bahwa kita punya kekayaan, keragaman," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

"Tanpa harus menyebut provinsi ini sukunya apa. Misalnya provinsi Jawa Madura. Jawa Mataram atau Jawa Yogyakarta, nggak seperti itu, Jawa Solo, atau Jawa Sunda. Itu tidak harus seperti itu. Jadi ada Jawa Barat, Jawa Tengah, ada Kalimantan Barat, Selatan. Sulawesi Selatan, Sumbar," imbuhnya.

Menurut Arwani, hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah memaksimalkan potensi dari setiap daerah. Khususnya, terkait bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan serta kesejahteraan rakyat.

"Saya kira yang perlu diutamakan saat ini adalah bagaimana kita dapat memaksimalkan potensi daerah melalui pemerintahan provinsi, melalui pemerintahan kabupaten kota, itu bersama-sama meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, dan memanfaatkan sumber daya alam untuk masyarakat kita," tuturnya.

Diketahui, Fadli Zon mengusulkan gagasan pergantian nama Provinsi Sumbar menjadi Provinsi Minangkabau. Fadli Zon mengatakan wacana perubahan nama Sumbar menjadi Provinsi Minangkabau bukan hal baru. Fadli, yang merupakan keturunan Minang, setuju nama Sumbar itu diganti. Apalagi, kata dia, kondisi saat ini sangat relevan.

"Nama 'Minangkabau' memang jauh lebih tepat dipakai jika ditinjau dari sisi sejarah dan kebudayaan. Apalagi, secara demografis, 88,35 persen masyarakat yang hidup di Sumatera Barat memang berasal dari etnis Minangkabau," ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9).

"Usulan perubahan tersebut bukan didorong sentimen etnisitas yang dangkal. Kita tahu, nama Aceh, Papua, atau Bali, juga sejak lama telah digunakan sebagai nama provinsi. Dan itu ada hubungannya dengan keistimewaan sejarah, budaya, dan identitas yang melekat pada etnis bersangkutan. Saya menilai, masyarakat Minangkabau juga layak mendapatkan kehormatan serupa itu," ujar dia.

(hel/aud)