Fadli Usul Nama Provinsi Minangkabau, Legislator Sumbar: Punya Implikasi Adat

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 10:51 WIB
Anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar, Darul Siska (Foto: Rolando/detikcom)
Foto: Darul Siska (Foto: Rolando/detikcom).
Jakarta -

Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat, Darul Siska menanggapi usulan Fadli Zon soal penggantian nama provinsi dapilnya menjadi Minangkabau. Menurutnya, kata Minangkabau punya implikasi adat, bukan sekadar administrasi wilayah.

"Kata Minangkabau mempunyai implikasi adat, bukan semata-mata wilayah dan administrasi pemerintahan," kata Darul kepada wartawan, Kamis (24/9/2020).

Menurut Darul, usulan mengganti nama Provinsi Sumbar sebelumnya juga pernah muncul. Saat disinggung soal urgensi mengganti nama provinsi, politikus Golkar itu justru mengembalikan kepada si pemberi usul atau Fadli Zon sendiri.

"Usul seperti ini bukan sesuatu yang baru karena sudah pernah juga dimunculkan beberapa tahun yang lalu. (Urgensi ganti nama) tolong tanyakan kepada yang mengusulkan," ujarnya.

Darul menilai ada yang lebih dibutuhkan Sumatera Barat daripada mengganti nama provinsi. Dia mengatakan, perlu difokuskan lagi pembangunan di daerah tersebut agar bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

"Sebaiknya kita sekarang fokus dulu pada hal-hal yang produktif, yaitu pembangunan Sumatera Barat, khususnya pembangunan SDM di Sumatera Barat untuk dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain," ungkap Darul.

"Sumatera Barat harum namanya dalam perjalanan bangsa Indonesia adalah karena pernah menyumbangkan putra-putra terbaiknya kepada bangsa dan negara," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Fadli Zon mengusulkan gagasan pergantian nama Provinsi Sumbar menjadi Provinsi Minangkabau. Fadli Zon mengatakan wacana perubahan nama Sumbar menjadi Provinsi Minangkabau bukan hal baru. Fadli, yang merupakan keturunan Minang, setuju nama Sumbar itu diganti. Apalagi, kata dia, kondisi saat ini sangat relevan.

"Nama 'Minangkabau' memang jauh lebih tepat dipakai jika ditinjau dari sisi sejarah dan kebudayaan. Apalagi, secara demografis, 88,35 persen masyarakat yang hidup di Sumatera Barat memang berasal dari etnis Minangkabau," ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9).

"Usulan perubahan tersebut bukan didorong sentimen etnisitas yang dangkal. Kita tahu, nama Aceh, Papua, atau Bali, juga sejak lama telah digunakan sebagai nama provinsi. Dan itu ada hubungannya dengan keistimewaan sejarah, budaya, dan identitas yang melekat pada etnis bersangkutan. Saya menilai, masyarakat Minangkabau juga layak mendapatkan kehormatan serupa itu," tambah Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra itu.

(azr/elz)