Round-Up

Hiburan Malam-Pernikahan di Ibu Kota Pun Jadi Klaster Baru Penularan

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 06:37 WIB
Kasus Corona di Indonesia masih jadi sorotan. Dinkes Provinsi DKI Jakarta pun membenarkan data yang tampilkan 68 perkantoran di DKI jadi klaster virus Corona.
Foto: Ilustrasi ibu kota Jakarta. (Rifkianto Nugroho/detikcom).

Mengenai laporan baru ini, Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) membantahnya. Aspija mengaku belum ada laporan soal ada tempat hiburan malam yang jadi klaster COVID.

"Nggak ada. Kita merasa dirugikan dengan adanya pernyataan tersebut. Mana datanya? Kita juga belum buka. Dituduh ada kasus, ini menjelekkan nama industri hiburan," ucap Ketua Asphija, Hana Suryani, saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).

Hana menyebut industri hiburan malam belum diizinkan buka sejak akhir Maret 2020. Karena itu, dia heran jika ada informasi hiburan malam menjadi klaster COVID.

"Dipastikan tidaknya karena memang industri saya belum ada izin. Makanya tadi dari Dinas Pariwisata juga bingung. Katanya mau cari (datanya)," ujar Hana.

Dia meminta Satgas COVID-19 memberikan penjelasan lebih mengenai klaster hiburan malam. Degan begitu, kata Hana, ada kejelasan soal lokasi klaster dan benar-tidaknya kasus tersebut.

"Kita tanyakan, Satgas Pusat ngomong pake apa? Nggak boleh dong kayak begitu. Kalau dia ngomong kayak begitu, menampar Dinas Pariwisata, kasihan dong, seakan ada kecolongan," ucapnya.

Sebelum adanya laporan mengenai klaster pernikahan dan hiburan malam, klaster perkantoran juga sempat menjadi sorotan karena jumlahnya yang signifikan. Oleh karena itu, Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI membentuk tim pengawas perkantoran selama PSBB ketat.

Kapasitas perkantoran di DKI Jakarta, baik pemerintah maupun swasta, diatur sebesar 25 persen selama PSBB ketat. Bilamana ditemukan ada kasus positif virus Corona baru, gedung perkantoran itu akan ditutup setidaknya selama tiga hari.

Kadisnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, akan ada 25 tim yang bertugas. Dia mengatakan satu tim dapat mengawasi tiga perkantoran dalam satu hari.

"Iya kita melaksanakan tupoksi dari kita saja. Kita sekarang ini membentuk satu Sudin itu lima tim, di mana tim itu terdiri dari 4 orang. Jadi di DKI ada sekitar 25 tim. 25 tim itu per tim kita targetkan satu hari minimal bisa melakukan pengawasan tiga perkantoran," ujar Andri, Senin (14/9).

Andri menerangkan, tim bentukan Disnakertrans DKI itu akan mengawasi pembatasan jumlah karyawan sesuai dengan kapasitas yang ditentukan, penerapan protokol kesehatan. Kemudian melakukan pengawasan apakah ada karyawan yang terpapar virus Corona atau tidak di perkantoran.

"Pertama pembatasan karyawan, kedua protokol kesehatan, ketiga apabila ditemukan karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ada tiga fokus," sebutnya.

Lebih lanjut Andri mengatakan, pelibatan TNI-Polri dilakukan apabila ada perkantoran yang melakukan perlawanan saat dilakukan pengawasan. Namun, selama tidak ada perlawanan, cukup dari 25 tim saja yang bertugas.

"Keterlibatan TNI-Polri sangat dibutuhkan bila kita mendapati perusahaan atau kantor yang gini, apabila ada perlawanan atau hambatan dalam kita melakukan pengawasan, pemeriksaan di perkantoran atau perusahaan. Selama itu tidak ada perlawanan, semua berjalan kondusif, cukup anggota kita saja yang melakukan itu," ucap Andri.