Bawaslu Sarankan Hal Ini Cegah Klaster Corona Saat Pemungutan Suara Pilkada

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 23 Sep 2020 22:14 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan memberikan keterangan kepada awak media terkait surat suara tercoblos di Malaysia. Bawaslu merekomendasikan penggantian dua anggota PPLN Kuala Lumpur.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan. (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menyampaikan sejumlah hal sebagai upaya pencegahan munculnya klaster baru dalam proses Pilkada 2020. Salah satunya mengurangi jumlah DPT di TPS agar tak ada penyebaran Corona saat pencoblosan.

"Pertama memang harus ada perubahan di masing-masing TPS jumlah DPT, jangan sampai 500. Dikurangi tapi ini juga berimplikasi pada anggaran karena begitu TPS berubah jumlahnya lebih kurang dari 500 maka jumlah TPS harus tambah. Jumlah TPS tambah petugas KPPS juga tambah padahal masing-masing KPPS minimal 7 orang, 2 linmas, satu lagi pengawas TPS, jadi butuh 10. Itu yang harus dilakukan KPU manakala mengantisipasi potensi menimbulkan klaster baru di hari pemungutan," ujar Abhan dalam tayangan d'Rooftalk detikcom, Rabu (23/9/2020).

"Kedua adalah bisa juga bilik suaranya harus ditambah tapi saya kira bilik suaranya ditambah, simulasi yang 3 kali ini menggunakan 3 bilik suara kemudian satu bilik suara untuk pemilih yang suhu tinggi itu dipisahkan di luar dan setelah nyoblos harus pulang. Kalau mau ditambah 4, tapi kalau ditambah 4 signifikan untuk mengurangi saya kira belum signifikan, kedua juga ada potensi kerumunan di TPS," imbuhnya.

Abhan juga mengatakan harus ada upaya antisipasi di massa kampanye. Dalam 71 hari massa kampanye itu juga disarankan untuk diubah metodenya.

"Semalam kami rapat dengan KPU dan lembaga terkait merumuskan agar metode kampanye yang mengumpulkan massa itu diganti dengan media daring atau medsos," ujarnya.

Dia mengatakan perlu komitmen seluruh pihak mulai dari paslon sampai partai politik untuk tidak menggerakkan massa. Bawaslu sendiri, lanjut Abhan sudah membentuk Pokja yang melibatkan TNI-Polri hingga Satgas untuk mencegah dan penanganan protokol kesehatan di tahapan Pilkada.

"Kami akan mengedepankan pencegahan. Jangan sampai ada kerumunan, titik-titiknya misalnya dari kantor tim pemenangan, sekretariat partai itu juga harus dijaga. Kami bentuk pokja ini, ada wilayah kepolisian bisa menegakkan aturan. Bahkan KUHAP, ini dibutuhkan komitmen begitu ada kerumunan massa harus dibubarkan, sama SOP-nya ketika polisi membubarkan unjuk rasa harus ada ketegasan. Bahkan kalau bisa dicegah dulu," ujar Abhan.

(idn/knv)