Bapaslon di Kalteng 'Dihadiahi' Maklumat Kapolri agar Patuh Protokol Kesehatan

Audrey Santoso - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 22:37 WIB
Kapolda Kalteng Irjen Dedi Prasetyo serahkan Maklumat Kapolri kepada penyelenggara dan peserta Pilkada Serentak 2020
Kapolda Kalteng Irjen Dedi Prasetyo menyerahkan Maklumat Kapolri kepada penyelenggara dan peserta Pilkada Serentak 2020. (Foto: dok. Istimewa)
Palangka Raya -

Para bakal pasangan calon (bapaslon) peserta Pilkada Serentak 2020 di Kalimantan Tengah (Kalteng) 'dihadiahi' lembar Maklumat Kapolri soal protokol kesehatan selama pilkada. 'Hadiah' itu diberikan langsung oleh Kapolda Kalteng Irjen Dedi Prasetyo.

"Kapolda memberikan Maklumat Kapolri kepada perwakilan partai politik yang mengusung calonnya untuk ikut Pilkada Serentak di Kalteng," ucap Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Hendra Rochmawan dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9/2020).

Penyerahan Maklumat Kapolri itu dilakukan di sela acara deklarasi Pilkada Damai di Hotel Bahalap Jalan RTA Milono, Kota Palangka Raya, pagi tadi. Hendra menuturkan inti dari deklarasi adalah sepakat menjalankan tahapan pilkada tanpa mengundang massa berkumpul di satu lokasi, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan mengikuti seluruh peraturan yang ditetapkan pemerintah maupun penyelenggara pemilu.

"Karena seperti kita ketahui bersama, di tengah masih terjadinya pandemi COVID-19, masyarakat akan melaksanakan pilkada, baik gubernur maupun Bupati Kotawaringin Timur (Kotim). Dengan diadakannya deklarasi damai, diharapkan seluruh lapisan dapat mematuhi isi dari pernyataan yang disepakati tersebut," ucap Hendra.


"Kami sangat tidak menginginkan dan jangan sampai pada pilkada ini lahir klaster Corona baru," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Maklumat Kapolri tentang kepatuhan protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan 2020. Maklumat diterbitkan pada 21 September 2020 dengan Nomor MAK/3/IX 2020.

Maklumat Kapolri ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi yang mewaspadai timbulnya potensi tiga klaster, salah satunya pilkada. Sebab, pada saat tahapan pendaftaran pilkada beberapa waktu lalu, banyak pasangan calon yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Berikut empat penekanan dari Maklumat Kapolri terkait kepatuhan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020:

1. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada adaptasi kebiasaan baru dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat:

a. Dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan COVID-19.

b. Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakal masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

c. Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.

d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan pemilihan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi atau sejenisnya.

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

(aud/jbr)