Round-Up

Pro-Kontra Pilkada Serentak 2020 Tetap Digelar di Tengah Wabah

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 21:03 WIB
Pilkada Serentak 2020
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 (dok. detikcom)

PP Muhammadiyah: Kasihan Rakyat Tanggung Risiko Corona

PP Muhammadiyah meminta agar pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat.

"Sebaiknya pemerintah mengkaji dengan saksama kemungkinan penundaan pemilukada sebagaimana disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat dihubungi, Senin (21/9/2020).

Mu'ti mengatakan kerumunan massa tak terhindarkan dalam tahapan pilkada yang telah dilalui. Selain itu, dia mengungkap sejumlah bakal calon terinfeksi virus Corona.

Muhammadiyah kemudian mewanti-wanti perihal penularan Corona terhadap masyarakat. Mu'ti berharap pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat.

"Kasihan rakyat jika harus menanggung risiko tertular COVID-19. Ya, semoga pemerintah bisa lebih mendengar," sebut Mu'ti.

Perludem: Faktanya Protokol Kesehatan Dilanggar

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berharap pemerintah mendengarkan aspirasi untuk menunda pilkada.

"Perjalanan pilkada kan masih dalam proses. Saya kira mestinya pemerintah tidak menutup diri atas suara dan aspirasi kelompok besar masyarakat yang sudah menyampaikan seruannya soal penundaan pilkada, seperti NU dan Muhammadiyah," kata anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini kepada wartawan, Senin (21/9/2020).

Titi kemudian menyinggung pelaksanaan tahapan pilkada. Menurutnya, saat pendaftaran bakal calon ke KPU, masih terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Lebih lanjut Titi menjelaskan skema penundaan pilkada dalam UU Pilkada. Titi kemudian membandingkan skema penundaan pilkada pada UU Nomor 8 Tahun 2015 dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Berdasarkan UU Pilkada, terdapat beberapa skema penundaan yang bisa dilakukan. Yaitu penundaan secara parsial daerah per daerah atau penundaan secara menyeluruh di seluruh daerah yang berpilkada (penundaan pemilihan serentak)," sebut Titi.

"Penundaan pilkada secara parsial lebih ringkas mekanisme. Proses penundaan parsial ini diputuskan cukup oleh KPU di daerah setempat sebagaimana pengaturan dalam Pasal 122 UU No 8 Tahun 2015," katanya.

Sementara itu, dalam UU Pilkada Tahun 2020, ada perbedaan penyelenggaraan penundaan pilkada saat pandemi. Pada aturan ini proses penundaan pilkada harus mendapat persetujuan dari KPU, pemerintah, dan DPR.

"Sedangkan penundaan pemilihan serentak di seluruh daerah yang berpilkada pada tahun 2020 ini diatur dalam Pasal 201A UU No 6 Tahun 2020, yang mensyaratkan persetujuan KPU, pemerintah, dan DPR," kata dia.

"Penjelasan Pasal 201A ayat (3) menjelaskan bahwa pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) belum berakhir," sambungnya.

Namun, menurut Titi, belum ada pengaturan lebih rinci soal parameter berakhirnya sebuah pandemi. Pada proses Pilkada 2020, kata Titi, keputusan bersama diambil berdasarkan surat rekomendasi dari Satgas COVID-19.

Halaman

(aan/idn)