Round-Up

Ragam Catatan untuk PSBB Ketat Selama Sepekan

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 07:18 WIB
Warga melintasi spanduk bahaya COVID-19 di Komplek DKI, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (15/9/2020). Berbagai cara terus dilakukan untuk mensosialisasikan bahaya COVID-19 hingga lingkungan perumahan RT dan RW.
Foto: Bahaya COVID-19 Lewat Spanduk. (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Genap satu minggu penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperketat di Ibu Kota. Ada sejumlah evaluasi dari anggota dewan hingga pakar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan awalnya mencabut PSBB transisi dan memberlakukan PSBB ketat. Pemberlakuan PSBB ini berlangsung pada 14 September 2020.

"Maka dengan melihat kedaruratan ini maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Anies memilih untuk menarik rem darurat dan mengembalikan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Anies bersandar pada data-data yang menunjukkan kondisi virus Corona di Jakarta mengkhawatirkan.

Hari berganti hari dan sepekan sudah telah dilalui. Namun, pakar menilai penerapan PSBB ketat tidak menunjukkan perubahan.

Sorotan senada pun dilontarkan anggota dewan. Mereka meminta Pemprov DKI Jakarta memperhatikan fasilitas kesehatan, salah satunya hotel yang bakal menjadi tempat isolasi mandiri dan berharap peraturan tidak pernah kendur.

Berikut ragam catatan untuk PSBB ketat selama sepekan:

Pakar: Belum Ada Perubahan

Epidemiolog menyebut belum ada perubahan kondisi pandemi Corona di Jakarta, dilihat dari perilaku masyarakat.

"Saya tidak melihat tingginya kasus, saya melihat belum ada perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan," ucap Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Hariadi Wibisono, saat dihubungi, Minggu (20/9/2020).

Sehingga, Hariadi melihat PSBB selama seminggu ini belum bisa dilihat dampaknya terhadap kasus Corona. Karena, tidak ada perubahan dari kondisi Jakarta saat Gubernur Anies Baswedan memutuskan menarik rem darurat.

Selama masih banyak masyarakat yang acuh terhadap protokol kesehatan, dan pemerintah yang tidak tegas mengawasi, maka kasus Corona di Jakarta masih akan tetap tinggi.

Golkar Soroti Hotel untuk Isolasi

Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov memperhatikan fasilitas kesehatan. Salah satu hal yang perlu segera diselesaikan adalah soal hotel menjadi tempat isolasi mandiri.

"Terkait fasilitas kesehatan, kami minta Pemprov DKI selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat sehingga bisa carikan bersama solusinya, seperti penyediaan hotel bintang 2 dan 3, selain Wisma Atlet," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan saat dihubungi, Minggu (20/9/2020).

Judistira memberi contoh kebijakan di Kabupaten Tangerang. Di sana, ada hotel untuk menampung pasien orang tanpa gejala.

"Contoh di Kabupaten Tangerang, itu sudah menyiapkan salah satu hotel bintang 3, sebagai rumah singgah untuk menampung pasien non gejala, dan saya pikir baik. Ini menjadi contoh bagaimana mengatasi kekurangan ruang isolasi di DKI Jakarta," katanya.

Namun, secara umum, pelaksanaan PSBB selama seminggu ini sudah berjalan dengan baik. Perangkat kerja pemerintah dari tingkat provinsi sampai tingkat paling bawah sudah berjalan.

Sebelumnya, soal hotel untuk ruang isolasi, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran menyampaikan saat ini sudah ada 27 hotel bintang 2 dan 3 di DKI Jakarta yang akan menjadi tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 orang tanpa gejala (OTG).

PAN: Positivity Rate Tidak Turun dari 13 Persen

PAN DKI Jakarta menyoroti soal kondisi virus COVID-19 yang belum mereda.

"Selama penerapan PSBB total, sebetulnya kita bisa pantau terus perkembangannya melalui sosial media. Kalau menurut laporan dari akun Kogabwilhan, di Sabtu kemarin, penghuni tower 5 (RSD) Wisma Atlet itu terus bertambah, jumlah sebanyak 1.326 orang yang diisolasi sekarang," ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani saat dihubungi, Minggu (20/9/2020).

Selain itu, tingkat positif atau positivity rate kasus Corona di Jakarta belum turun. Menurut Zita, angkanya selalu di atas 13 persen.

"Kalau kita lihat di positivity rate-nya sepekan terakhir, di Ibu Kota masih belum stabil, angkanya tidak turun dari 13%, terkadang naik, terkadang turun. Belum kelihatan, memang harus agak lama baru bisa kelihatan hasilnya," ucap Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta tersebut.

Meski masih belum ada tanda pandemi virus Corona di Jakarta turun, PAN masih mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, Anies dan jajarannya sudah bekerja dengan baik.

Zita juga menyoroti soal bantuan sosial yang dibagikan kepada masyarakat selama pandemi. Bentuk bantuan langsung tunai dirasa tidak ada masalah.

Zita berpesan agar peraturan tidak boleh dikendurkan selama PSBB. Harus ada ketegasan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengawasi aturan.

Lihat juga video 'Sepekan Operasi Yustisi Denda Administrasi Pelanggar Capai Rp 700 Juta':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2