Tekan COVID-19, MPR Minta Pemerintah Evaluasi Alokasi Tenaga Medis

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Senin, 21 Sep 2020 18:56 WIB
COVID-19 named by WHO for Novel coronavirus NCP concept. Doctor or lab technician in PPE suit holding blood sample with novel (new) coronavirus  in Wuhan, Hubei Province, China, medical and healthcare
Foto: Getty Images/iStockphoto/Pornpak Khunatorn
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta Pemerintah menerapkan strategi yang tepat dalam pengalokasian tenaga medis yang terbatas pada penanganan COVID-19 di Tanah Air. Menurutnya, evaluasi penting dilakukan agar kebijakan pembatasan sosial di sejumlah daerah bisa menekan lonjakan positif COVID-19 secara signifikan.

"Yang terjadi sekarang adalah meski kebijakan pembatasan sosial diterapkan di sejumlah daerah, pertambahan positif COVID-19 tetap meningkat," kata Rerie sapaan akrab dalam keterangannya, Senin (21/9/2020).

Ia menuturkan terus bertambahnya jumlah orang yang terpapar COVID-19, sangat mempengaruhi kondisi para tenaga kesehatan seperti dokter dan paramedis. Menurutnya, saat ini relawan tenaga medis pada Rumah Sakit Khusus COVID-19 Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta sudah mulai kelelahan menangani lonjakan kasus positif COVID-19 di Ibu Kota.

Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat tower 5 Wisma Atlet Kemayoran yang sudah digunakan sebelumnya telah terisi sebanyak 1.497 pasien OTG atau 95,35% dari total kapasitas 1.570 tempat tidur. Berdasarkan laporan hingga Senin (21/9) pukul 10.00 WIB, kapasitas yang tersisa di tower 5 tercatat 73 tempat tidur. Sehingga Satgas Penanganan COVID-19 harus membuka tower 4 dengan kapasitas 1.546 tempat tidur.

Pada hari ini Pemerintah bahkan melaporkan ada 4.176 kasus baru COVID-19, sehingga total kasus terkonfirmasi saat ini mencapai 248.952 kasus semenjak virus Corona mewabah di Indonesia. Ketimpangan jumlah tenaga medis di Indonesia, kata Rerie, menambah kendala yang dihadapi Pemerintah dalam pengendalian COVID-19 di Tanah Air.

"Mayoritas tenaga medis, sekitar 98,9% ada di Pulau Jawa. Dokter dan perawat yang bertugas di luar Jawa hanya 1,1% atau 1.787 orang," terangnya.

Tidak meratanya jumlah tenaga kesehatan di Tanah Air, menurut Legislator Partai NasDem itu, harus diatasi dengan kebijakan yang segera agar penanganan pengendalian COVID-19 di Tanah Air yang baik bisa segera direalisasikan.

"Sejumlah daerah memang ada yang sudah berupaya merekrut tenaga kesehatan tambahan, namun bila melihat tren peningkatan jumlah positif COVID-19 yang semakin tinggi, strategi baru dalam ketersediaan tenaga kesehatan secara nasional harus segera diterapkan," jelasnya.

Ia menegaskan langkah antisipatif menghadapi lonjakan kasus positif COVID-19 di Tanah Air harus segera direalisasikan, agar masyarakat tetap merasa aman di masa pandemi ini.

"Di masa krisis seperti saat ini, sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa Pemerintah saat ini mampu mengendalikan penyebaran COVID-19, tentunya dengan langkah yang tepat dan upaya yang nyata," pungkasnya.

(ega/ega)