Ketua KPK: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Tahun Politik, Tertinggi di 2018

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Senin, 21 Sep 2020 18:49 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri (Eva Safitri/detikcom)
Ketua KPK Firli Bahuri (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta -

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan tindak pidana korupsi sering terjadi di tahun politik. Menurut Firli, tahun politik yang memiliki angka kasus tindak pidana korupsi tertinggi adalah 2018.

"Sejak tahun 2004 sampai 2019, tindak pidana korupsi terjadi paling banyak adalah di tahun-tahun politik. Yang tertinggi tindak pidana politik adalah tahun 2018," kata Firli dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). Firli hadir secara virtual.

Firli mengatakan, pada 2018, ada 30 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Serta sebanyak 22 kepala daerah terlibat, dari gubernur, bupati, hingga wali kota.

"Kebetulan waktu itu kami sebagai deputi penindakan, 30 kali kami melakukan operasi tangkap tangan dan 22 kepala daerah yang terlibat yaitu gubernur, bupati dan wali kota," ujar Firli.

Menurut Firli, tahun 2020 adalah tahun-tahun kritis. Sebab, Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 dan Pilkada 2020.

"Tentu tahun ini adalah tahun kritis bagi kita, karena kita menghadapi kedaruratan kesehatan, menghadapi pandemi COVID-19, dan juga menghadapi kedaruratan politik yang sebentar lagi akan datang pada 9 Desember 2020 di mana ada 270 kepada (calon kepala daerah) yang mengikuti kontestasi Pilkada," ujar Firli.

Firli pun menegaskan akan terus memantau adanya potensi tindak pidana korupsi di tahun ini. "Ini pun tidak luput dari perhatian KPK," tuturnya.

Selain itu, Firli mengatakan belum ada jawaban pasti terkait menurunnya jumlah OTT belakangan ini. Namun, ia menegaskan KPK terus melakukan layanan pendidikan dan pencegahan korupsi kepada masyarakat.

"Tentu ada yang bertanya, kenapa sekarang OTT sepi? Jawabannya adalah, belum ada jawaban pasti. Tapi secara pasti adalah KPK terus melakukan pendidikan masyarakat dan pencegahan dan kami pernah sampaikan setiap iklan layanan masyarakat kampanye pada masa pandemi COVID-19 pada masa bencana. Ingat tindak pidana korupsi yang terjadi pada masa bencana, ancaman hukumannya adalah pidana mati," kata Firli.

(hel/elz)