Bertambah, Kini Ada 30 Hotel di DKI Disiapkan untuk Isolasi Pasien Corona

Arief Ikhsanudin - detikNews
Senin, 21 Sep 2020 16:04 WIB
Petugas medis menyiapkan oksigen di ruang perawatan isolasi di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/9/2020). Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan ruang perawatan isolasi tambahan dengan fasilitas oksigen dan 55 tempat tidur untuk pasien Covid-19.
Ilustrasi (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Hotel yang akan menjadi tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 orang tanpa gejala (OTG) di Jakarta bertambah. Kini, total ada 30 hotel yang disiapkan untuk menampung pasien Corona di Jakarta.

"Dalam beberapa hari ini, ada pengurangan hotel, pengunduran diri dengan berbagai alasan, dan juga penambahan hotel yang minat. Sehingga per semalam, Minggu (20/9), sudah ada 30 hotel dengan jumlah kamar 3.996," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Krishandi, saat dihubungi, Senin (21/9/2020).

Dari data yang disampaikan sebelumnya, ada 27 hotel bintang dua dan tiga, tapi tujuh hotel mengundurkan diri. Kemudian ada tambahan sepuluh hotel. Tapi, tidak disebutkan data terbaru hotel yang menjadi tempat isolasi.

"Nama belum bisa saya ekspos, dari 27 mundur tujuh, tambah sepuluh, sehingga total 30 hotel," ucap Krishandi.

Krishandi menyebut ada kemungkinan jumlah hotel bisa berkurang. Tergantung seleksi dari pemerintah daerah dan pusat.

"Namun, jumlah tersebut masih mungkin berubah setelah proses verifikasi oleh Tim Satgas COVID, dan juga tergantung dari kebutuhan. Sangat erat kaitannya dengan penambahan pasien yang masuk Wisma Atlet," katanya.

"(Satgas COVID-19) daerah, namun koordinasi juga dengan pusat," ujarnya.

Khrishandi menyebut belum tahu kapan hotel akan digunakan sebagai ruang Isolasi. Semua keputusan tergantung pemerintah.

"Tergantung dari keputusan Satgas COVID dengan memperhatikan ketersediaan sisa ranjang di WAK (Wisma Atlet Kemayoran), rumah sakit-rumah sakit di Jakarta," kata Khrishandi.

Untuk pembiayaan, Khrishandi menyebut akan ditanggung pemerintah pusat. "(Biaya) dari pemerintah pusat," ujarnya.

(aik/eva)