PP Muhammadiyah: Penanganan COVID Belum Maksimal, Jokowi Perlu Evaluasi Menteri

Eva Safitri - detikNews
Senin, 21 Sep 2020 11:25 WIB
Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (19/11/2018).
Kantor PP Muhammadiyah (Foto: Usman Hadi/detikcom)
Jakarta -

PP Muhammadiyah menilai penanganan COVID-19 baik pemerintah pusat dan daerah belum maksimal. PP Muhammadiyah juga menyoroti lemahnya koordinasi dan komunikasi dalam penanganan COVID-19.

Hal itu disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti dalam konferensi pers virtual, Senin (21/9/2020). PP Muhammadiyah menyampaikan beberapa sikap kepada pemerintah dalam penanganan COVID-19.

"Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah bekerja keras menangani pandemi COVID-19. Meski demikian, kerja dan kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta seluruh jajaran belum menunjukkan hasil yang maksimal," kata Abdul.

"Selain karena kompleksitas masalah, kerja dan kinerja Pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi dan komunikasi publik. Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif," lanjutnya.

Oleh karena itu, PP Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi jajarannya. Bahkan menurutnya, Jokowi harus mengambil alih dan memimpin langsung penanganan COVID-19.

"Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan COVID-19 dan jika diperlukan dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal. Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian. Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, khususnya kepada presiden," ujar Abdul.

Lebih lanjut kata Abdul, pihaknya meminta elite politik tidak memanfaatkan situasi pandemi untuk kepentingan pribadi. Para elite politik menurutnya ahrus menunjukkan sikap kenegarawan dengan tidak berpolemik.

"Meminta kepada kepada para elit politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang semakin memprihatinkan seyogyanya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif," ujarnya.

Abdul juga mengingatkan agar pemerintah sebagai pejabat publik tidak membuat kebijakan kontroversi. Serta tidak menyampaikan pernyataan yang meresahkan masyarakat.

"Para menteri tidak seharusnya membuat kebijakan yang kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat. Pejabat tinggi negara tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan, termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa-raga dalam menangani COVID-19," tutur Abdul.

(eva/imk)