Satgas COVID-19 Sebut Pilkada Jadi Ajang Cari Leader Kendalikan Corona

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Minggu, 20 Sep 2020 23:23 WIB
Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta -

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito angkat bicara terkait pro-kontra penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020). Ia menyoroti adanya Pilkada 2020 justru sebagai ajang pencarian pemimpin daerah yang mampu mengendalikan penyebaran virus Corona (COVID-19).

"Harusnya kalau kita konsisten, komitmen justru ke 309 (daerah) itukan lebih dari 50 persen kabupaten-kota se-Indonesia yang lakukan Pilkada," kata Wiku saat menjadi pembicara di dalam Webminar Nasional Seri 2 Kelompok Studi Demokrasi Indonesia Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikkan Ekonomi secara daring pada Minggu (20/9/2020).

"Kalau justru ini didorong untuk menunjukkan incumbent maupun siapaun yang kontestasi bisa menunjukkan kontestasi dengan baik karena yang dicari kan leader sebenarnya, leader yang bagus disaat sekarang, siapa leader yang mampu mengendalikan Covid, kita bisa mengendalikan Covid," imbuhnya.

Dengan memilih calon pemimpin yang dapat mengendalikan COVID-19, Wiku menilai kedepannya Indonesia bisa bergerak memperbaiki dampak ekonomi dari pandemi Corona ini. Disisi lain, Wiku pun tidak menyetujui apabila momentum Pilkada 2020 ini dijadikan sebagai ajang berkerumun.

"Kalau kita bisa kendalikan Covid maka baru kita menuju ke ekonomi. Ini adalah momentum bagus untuk bisa dimanfaatkan. Kalau justru sebaliknya menjadi kerumunan-kerumunan yang tidak dikendalikan, kerumunan itu harus dilarang. Kerumunan itu adalah potensi penularan malah alih-alih kita mau pesta demokrasi kita menunjukkan menjadi lebih baik malah justru sebaliknya," jelasnya.

Atas hal ini, Wiku pun menyoroti perlunya pembahasan lebih lanjut bersama penyelenggara Pilkada 2020. Tujuannya untuk memastikan betul pelaksanaan pesta demokrasi ini dapat berjalan di waktu yang tepat sesuai kondisi masing-masing daerah.

"Itulah kita perlu review bersama kalau pelaksanaan pilkada betul-betul dilaksanakan bahwa justru dimanfaatkan untuk mendorong menjadi lebih baik. Masyarakat produktif aman COVID itu nggak bisa kita secara nasional semuanya disamakan setiap daerah beda kondisinya," ungkapnya.

"Maka dari itu harus ada proses prakondisi, timing, prioritas dan ada koordinasi pusat-daerah. Contoh DKI dengan PSBB nya itu adalah satu contoh yang akhirnya memerlukan koordinasi yang sangat intens di hari-hari pra, akhirnya pengambilan keputusan," sambungnya.

(isa/isa)