Usai Gugat KPU-Bawaslu, GNPF-U Sumut Galang Petisi Minta Pilkada Medan Ditunda

Ahmad Arfah - detikNews
Minggu, 20 Sep 2020 09:49 WIB
GNPF-U Sumut Galang Petisi Minta Pilkada Ditunda
GNPF Ulama Sumut Minta Pillwalkot Medan Ditunda (Arfah/detikcom)
Medan -

GNPF-Ulama (GNPF-U) Sumut menggalang petisi dukungan agar Pilkada Kota Medan ditunda. Mereka meminta agar Pilkada ditunda karena adanya pandemi virus Corona atau COVID-19.

"Ini bentuk gerakan kita yang sudah berlanjut, petisi masyarakat tunda Pilkada Medan. Sebelumnya kita sudah lakukan gugatan kepada KPU dan Bawaslu," tutur Sekretaris Pokja Pilkada GNPF Ulama Sumut, Yogi, Minggu (20/9/2020).

Aksi penggalangan petisi ini dilakukan di depan pintu masuk Lapangan Merdeka, Medan. Terlihat sejumlah warga ikut menandatangani petisi ini.

Yogi mengatakan pelaksanaan Pilkada saat pandemi Corona dapat membahayakan masyarakat. Permintaan penundaan ini, kata Yogi, untuk keselamatan masyarakat.

"Kita di sini memikirkan keselamatan dan kesehatan masyarakat," ujarnya.

Yogi menjelaskan, pihaknya meminta penundaan hanya untuk Pilkada Medan. Sebab, Kota Medan masuk zona merah penyebaran virus Corona.

"Kita harapkan pertama masyarakat mengerti sebenarnya kondisi Medan sangat berbahaya, kita sekarang pada status zona merah, zona merah pekat bahkan. Seluruh kecamatan kondisinya sudah zona merah," jelasnya.

Sebelumnya, GNPF Ulama Sumut sudah mengajukan gugatan terhadap KPU dan Bawaslu ke Pengadilan Negeri (PN) Medan. Gugatan dilakukan untuk meminta agar Pilkada Medan ditunda.

"Apa yang kita lakukan hari ini menggugat KPU dan Bawaslu Kota Medan dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Medan. Ini adalah langkah lanjutan dari sejak 3 bulan yang lalu Pokja GNPF-U Sumut sudah memperhatikan dengan baik bahwa pilkada kali ini adalah pilkada horor," kata Ketua Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut selaku salah seorang penggugat, Tumpal Panggabean, kepada wartawan, Rabu (16/9).

KPU Medan sebagai salah satu pihak yang digugat oleh GNPF menilai gugatan itu merupakan hak publik. KPU menyebut akan menunggu pemberitahuan resmi dari PN Medan soal gugatan tersebut.

"Namun, kita tunggu dululah pemberitahuan resminya dari pengadilan supaya bisa kami pelajari materi dan tuntutannya seperti apa," ujar Ketua KPU Medan, Agussyah Damanik, Kamis (17/9).

(knv/knv)