Kasus Pinangki Akan Disidang, KPK Siap Selidiki 'Bapakku-Bapakmu' dari MAKI

Ibnu Hariyanto - detikNews
Sabtu, 19 Sep 2020 15:07 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (Foto: dok. Antara Foto)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan KPK siap menyelidiki bukti percakapan perihal istilah 'bapakku-bapakmu' dalam kasus Djoko Tjandra dan jaksa Pinangki Sirna Malasari yang diungkap Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Menurutnya, penyelidikan itu bisa dilakukan oleh KPK karena kasus Pinangki sudah dilimpahkan ke persidangan.

"Karena berkas jaksa P (Pinangki) telah dilimpahkan ke persidangan, maka terbuka bagi KPK untuk memulai penyelidikan pada nama-nama yang disampaikan MAKI sepanjang memang didukung bukti yang cukup untuk itu," kata Nawawi Pomolango kepada wartawan, Sabtu (19/9/2020).

Selain itu, Nawawi menyebut KPK juga bisa mengacu pada Pasal 10A ayat (2) huruf (a) UU Nomor 19 tahun 2019. Dalam pasal itu, menurutnya, KPK bisa menindaklanjuti laporan masyarakat yang tidak diusut oleh penegak hukum yang lain.

"Hal ini selaras dengan ruang yang dibuka oleh Pasal 10A ayat (2) huruf (a) UU Nomor 19 Tahun 2019, yaitu jika ada laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti, maka KPK dapat langsung mengambil alih dan menindaklanjutinya sendiri," ujarnya.

Untuk itu, Nawawi menyebut KPK akan mulai memulai menelaah bukti-bukti dari MAKI terkait kasus Djoko Tjandra dan Pinangki itu.

"Kita akan menelaah data dokumen yang diserahkan masyarakat itu," ucapnya.

Untuk diketahui, MAKI memang menyerahkan sejumlah bukti tambahan terkait perkara Djoko Tjandra ke KPK. Salah satunya terkait istilah 'bapakmu-bapakku' dalam rencana pengurusan fatwa MA oleh pengacara Djoko Tjandra, Anita Dewi Kolopaking (ADK), dan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

"Kemarin saya dapat WA dan e-mail dari Humas KPK, 'apakah ada bukti?'. Saya sudah mulai mengumpulkan bukti, bocoran buat teman-teman. Kalau berkenan besok datang ke KPK lagi, saya akan menyerahkan bukti tersebut," kata Boyamin kepada wartawan di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/9).

Terkait bukti dari MAKI itu, Kejagung sudah memberikan tanggapan. Kejagung mengatakan, selama tidak ada kaitan dengan pembuktian, maka belum diusut.

"Selama itu tidak ada kaitannya dengan pembuktian, untuk apa? Kalau ada pembuktian, baru, gitu. Kan kalau 'bapakku-bapakku' apa hubungannya dengan pembuktian, gitu lho," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Ali Mukartono kepada wartawan di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/9).

Ali mempersilakan masyarakat menilai terkait isu-isu yang beredar saat ini. Ali menyebut pihaknya tidak akan terpengaruh akan hal itu selama tidak ada nilai pembuktian.

"Selama tidak ada pembuktian, ya sudahlah, biar itu jadi isu-isu sementara orang. Tapi kita tidak berpengaruh. Tapi kalau itu misalnya punya nilai pembuktian, baru kita...," tutur Ali.

(ibh/jbr)