Pemerintah Kaji Buat Perppu Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Sabtu, 19 Sep 2020 13:38 WIB
Mural bertema waspada penyebaran virus Corona hiasi jalan di Solo. Lukisan itu dibuat agar para pengguna jalan mematuhi protokol kesehatan guna cegah COVID-19
Ilustrasi virus Corona (Agung Mardika/detikcom)
Jakarta -

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyoroti proses penegakan hukum terkait protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Ratna mengatakan belum ada sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan dalam proses pilkada.

"Satu-satunya pengaturan (sanksi pelanggar protokol kesehatan) ini kita bukan dalam PKPU 6 Tahun 2020, tetapi itu pun PKPU 6 Tahun 2020 tidak mengatur tentang sanksi yang tegas. Padahal sanksi, menurut saya, menjadi instrumen yang sangat penting untuk pengendalian sosial tentang penyebaran COVID," kata Ratna dalam telekonferensi Populi Center dan Smart FM Network yang bertajuk 'Kampanye Pilkada di Tengah Virus Corona' pada Sabtu (19/9/2020).

Lebih lanjut Ratna menjelaskan Bawaslu telah melakukan rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penegakan hukum terkait protokol kesehatan dalam Pilkada 2020. Pertemuan itu, katanya, menghasilkan dua opsi.

"Nah, kami kemarin ini ketemuan KPU, DKPP, walau KPU belum berkesempatan hadir ya, kemudian ada dari Kemendagri, Satgas COVID, dan dari TNI/Polri," ujar Ratna.

Ratna mengatakan opsi pertama adalah adanya kesepakatan soal kelompok kerja (pokja) untuk pencegahan dan penindakan protokol kesehatan di pilkada. Menurutnya, terkait pelanggaran protokol kesehatan akan menjadi kewenangan dari kepolisian.

"Jadi forum itu kemudian sepakati terbentuknya pokja pencegahan dan penindakan protokol kesehatan. Karena ini harus lintas lembaga, forum ini nanti akan menjadi percepatan informasi dan langkah pencegahan-penanganan pelanggaran protokol kesehatan. Terutama yang terkait pelanggaran-pelanggaran berupa pengumpulan massa yang menjadi kewenangan kepolisian," ucapnya.

Lebih lanjut Ratna menjelaskan opsi kedua adalah perlunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penegakan hukum di pilkada. Sebab, waktu pelaksanaan pilkada sudah dekat, sehingga tidak mungkin melakukan revisi undang-undang. Pemerintah tengah mengkaji menerbitkan Perppu Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19.

"Pilihan kedua, kalaupun menurut mereka yang punya kepentingan, memiliki otoritas memutuskan bahwa pelanggaran protokol kesehatan ini harus dimasukkan sebagai rezim pemilihan, maka tentu harus dilakukan langkah revisi UU. Tapi kan ini tak mungkin, waktunya kan sudah mepet, sehingga yang paling mungkin dilakukan adalah menerbitkan perppu," kata Ratna.

"Nah, kalau ini memang dilakukan maka tentu harus benar-benar memenuhi kebutuhan, terutamanya kebutuhan penegakan hukum yang selama ini menjadi problem kita," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU dan Bawaslu menghadiri rapat di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) kemarin siang. Rapat tersebut membahas penegakan hukum pilkada di masa pandemi COVID-19.

"Rakorsus membahas penegakan hukum dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam masa pandemi COVID-19," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat dihubungi, Jumat (18/9).

Rapat tersebut juga dihadiri pihak Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM. Ia mengatakan yang akan dibahas dalam rapat tersebut salah satunya mengenai rancangan perppu terkait pilkada.

"Ada juga topik ini (perppu), rancangan perppu pencegahan dan penegakan hukum COVID-19," ujarnya.

(hel/elz)