KPU: Konser Musik Saat Pilkada Bisa Daring, Joget di Rumah Masing-masing

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Sabtu, 19 Sep 2020 12:43 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wahyu Setiawan.
Viryan Azis (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Peraturan KPU (PKPU) soal konser musik dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi virus Corona (COVID-19) menjadi sorotan publik. Komisioner KPU RI Viryan Azis mengatakan peraturan itu masih belum final serta dalam proses penyempurnaan.

"Belum final, belum final. Masih bahan untuk kita sempurnakan," kata Viryan dalam telekonferensi Populi Center dan Smart FM Network yang bertajuk 'Kampanye Pilkada di Tengah Virus Corona' pada Sabtu (19/9/2020).

Viryan menjelaskan setiap masukan dari masyarakat soal aturan konser musik pada kampanye di Pilkada 2020 menjadi pertimbangan KPU. Ia juga mengatakan konser musik dapat dilakukan secara daring.

"Justru dengan adanya masukan dari masyarakat menjadi pertimbangan kita untuk memperhatikan atau menimbang kembali hal tersebut. Dalam diskusi kami, pembahasan kami, kegiatan konser musik itu jangan dipahami seperti konser musik biasa. Kita masih ingat di awal pandemi ada Mas Didi Kempot almarhum, yang melakukan konser musik secara daring. Itu kan juga bisa," sebut Viryan.

Lebih lanjut Viryan juga mengatakan peserta pelaksanaan pilkada yang melakukan konser dapat berjoget di rumah masing-masing. Ia menegaskan KPU masih melakukan proses harmonisasi terkait aturan itu.

"Ya jogetnya di rumah masing-masing. Poinnya adalah peraturan ini belum final. Kita masih melakukan harmonisasi peraturan tersebut," tutur Viryan.

Selain itu, dia menegaskan proses kampanye pilkada di masa pandemi Corona harus menerapkan protokol kesehatan. Viryan menekankan setiap kegiatan yang tidak bisa menerapkan protokol kesehatan harus dilakukan secara daring.

"Jadi kerangkanya adalah dalam masa kampanye dan itu terkait dengan PKPU, pelaksanaan pemilihan di masa COVID, semua hal yang bersifat tidak protokol COVID-19, dilaksanakan secara daring, termasuk di antaranya konser musik," ucapnya.

Untuk diketahui, dalam PKPU 10 Tahun 2020 Pasal 63 ayat 1 disebutkan beberapa kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye. Di antaranya rapat umum, kegiatan kebudayaan, hingga konser musik.

Sedangkan pada ayat 2, dituliskan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan membatasi jumlah orang sebanyak 100 orang serta tetap menerapkan protokol kesehatan.

Aturan soal diizinkannya pelaksanaan konser musik untuk kampanye pilkada menuai polemik. Pimpinan DPR meminta agar aturan tersebut dievaluasi sehingga rencana adanya acara-acara konser saat kampanye ditiadakan peserta pilkada.

"Kami meminta pemerintah, dalam hal ini penyelenggara pemilu, mengevaluasi dan meniadakan pelaksanaan konser musik pada perhelatan Pilkada Serentak 2020 sebagaimana tertuang dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan KPU No 10 Tahun 2020," ungkap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Kamis (17/9).

Dasco mengingatkan kurva penyebaran Corona di Indonesia saat ini makin tinggi dan belum ada tanda-tanda adanya penurunan. Pergelaran konser musik dikhawatirkan menambah penyebaran kasus Corona, mengingat akan ada banyak orang yang berkumpul dalam satu tempat. Dasco pun menilai tak ada urgensi konser musik dengan pelaksanaan pilkada.

"Kami menilai kegiatan konser musik tidak ada urgensinya terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, bahkan berpotensi melanggar protokol kesehatan dengan adanya kerumunan massa yang dikhawatirkan terjadi penyebaran virus," tutur Dasco.

(hel/elz)