Round-Up

Ketua KPU Positif Corona di Tengah Tuntutan Penundaan Pilkada

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 19 Sep 2020 06:16 WIB
Ketua KPU Arief Budiman meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap PAW anggota DPR.
Ketua KPU Arief Budiman (Foto: Ari Saputra)

Wakil Ketua Komite I DPD RI Ir H Djafar Alkatiri mengaku permintaan penundaan itu merupakan keputusan bersama melalui keputusan Komite l dan juga disepakati di Sidang Paripurna. Komite I, kata Djafar, tidak ingin Pilkada jadi penyebab munculnya klaster baru di Indonesia.

"Artinya bahwa ini juga melibatkan 105 juta pemilih, sehingga kekhawatiran kita akan timbul klaster baru, karena setiap TPS 500 orang pemilih," ujar senator DPD RI asal Sulawesi Utara itu, Senin (14/9/2020)

Pertimbangan kedua, kata Djafar, adalah persoalan undang-undang mengenai tahapan Pilkada di Indonesia yang belum 'ramah' COVID-19. Misalnya, pemungutan suara melalui e-voting seperti di Korea Selatan.

"Dan mereka undang-undangnya sudah acceptable dengan protokol COVID-19. Di sana sudah e-voting, bisa e-mail, kita belum, jadi pemilukada kita tahun ini 2020 masih menggunakan undang-undang sama dengan pemilukada 2019, karena itulah sangat berbahaya," terang Djafar.

Pemerintah pun menanggapi usulan penundaan tersebut. Menko Polhukam Mahfud Md menilai penundaan Pilkada 2020 sulit diwujudkan karena berbagai alasan.

"Masalah COVID-19 ini kalau kita disiplin selesai. Tapi kan banyak yang lalai, tidak disiplin sehingga diusulkan Pilkada ditunda tahun depan. Kalau ditunda itu prosedurnya kalau mau ubah UU dalam waktu dekat itu nggak mungkin, sudah kurang dari 2-3 bulan, itu harus masuk Prolegnas, itu hanya bisa dengan Perppu, Perppu tergantung KPU mau usulkan nggak," kata Mahfud dalam diskusi daring Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertajuk 'Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia', Sabtu (12/9/2020).

Menkopolhukam Mahfud MDMenkopolhukam Mahfud MD Foto: Faiq Azmi

Mahfud menilai, usulan soal Pilkada Serentak kembali ditunda sulit diwujudkan karena perubahan UU membutuhkan waktu. Selain itu, penerbitan Perppu juga perlu persetujuan DPR dan belum tentu disetujui.

"Kemarin kan KPU dan DPR sepakat tunda, lalu presiden keluarkan Perppu-nya sehingga ketika dibahas lagi di DPR selesai, tidak ribut. Kalau presiden mengeluarkan sepihak juga kalau DPR menolak celaka itu, sudah telanjur batal, ditolak," ungkap Mahfud.

Halaman

(eva/dwia)