Mendagri Terbitkan SE Pembentukan Satgas COVID-19 di Daerah, Ini Arahannya

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 18 Sep 2020 17:17 WIB
Gedung Kemendagri (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Foto: Gedung Kemendagri (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meresmikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di daerah. Pembentukan Satgas COVID daerah ini tertuang dalam surat edaran Mendagri Tito Karnavian.

"Pembentukan Satgas Penanganan COVID-19 di daerah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan dapat segera mengambil langkah-langkah kebijakan strategis yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah, sehingga pelaksanaan penanganan menjadi efektif, efisien, dan tepat sasaran," ujar Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri Safrizal ZA, dalam keterangan persnya, Jumat (18/9/2020).

Surat edaran Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 ini tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Surat edaran ditandatangani oleh Mendagri, Muhammad Tito Karnavian.

Dalam surat edaran itu, Mendagri Tito meminta kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk Satgas Penanganan COVID-19 Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, sekaligus menjadi Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain.

2. Khusus kepada Bupati/Wali Kota untuk membentuk Satgas Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan dan kelurahan, serta memerintahkan Camat untuk mengoordinasikan pembentukan Satgas Penangangan COVID-19 tingkat Desa, Dusun/RW/RT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah.

3. Satgas Penanganan COVID-19 Daerah mempunyai tugas diantaranya:

- Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah;
- Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah;
- Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah;
- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah.

"Komando dan kendali penanganan COVID-19 berada di bawah Kasatgas penanganan COVID-19 Nasional/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Safrizal.

Dengan demikian pelaporan, Kasatgas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota kepada Kasatgas Provinsi dan Kasatgas Penanganan COVID-19 Provinsi langsung kepada Kasatgas Penanganan COVID-19 Nasional. Tito juga mengatur susunan struktur Satgas daerah ini.

Adapun struktur Satgas COVID-19 yang diminta Tito adalah Satgas kabupaten kota terdiri dari 1 ketua, 3 wakil ketua, 1 Sekretaris, dan 6 bidang, yaitu data dan informasi, komunikasi publik, perubahan perilaku, penanganan kesehatan, penegakan hukum dan pendisiplinan. Sementara, struktur Satgas COVID-19 tingkat kecamatan dan kelurahan, serta Desa, Dusun/RW/RT sekurang-kurangnya terdiri dari 1 ketua, 1 bendahara, 1 Sekretaris dan 4 seksi, yaitu: komunikasi informasi dan edukasi, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan penegakan hukum dan pendisiplinan.

Safrizal mengatakan struktur baru Satgas COVID-19 akan dibentuk selambat-lambatnya 30 September 2020. Dia juga mengatakan dengan diterbitkan SE baru ini, maka SE soal penanganan COVID-19 Maret lalu tidak berlaku lagi.

(zap/imk)