PPP Setuju Tradisi Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Dihapus

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 18 Sep 2020 13:20 WIB
Wasekjen PPP Achmad Baidowi
Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Zhacky/detikcom)
Jakarta -

Wacana dihapusnya tradisi rangkap jabatan komisaris BUMN muncul di tengah pembahasan RUU BUMN. Anggota Komisi VI DPR RI F-PPP Achmad Baidowi menyambut baik ide itu.

"Itu pandangan yang progresif dengan asas pemerataan. Idealnya memang komisaris tidak boleh rangkap dengan jabatan yang sama di BUMN lainnya," kata Baidowi kepada wartawan, Kamis (18/9/2020).

"Beda halnya dengan rangkap jabatan dengan jabatan non-BUMN itu juga tunduk pada UU lainnya," sambungnya.

Pria yang menjabat Wakil Ketua Baleg DPR RI ini sepakat tradisi rangkap jabatan komisaris BUMN dihapus. Baidowi khawatir, jika komisaris BUMN rangkap jabatan, tugas akan menumpuk dan pengawasan tak maksimal.

"Ya dalam konteks profesionalisme pengelolaan BUMN. Jika tugas terlalu numpuk di satu tempat dikhawatirkan pengawasan tidak maksimal," ujarnya.

Selain itu, Baidowi menilai perlu ada aturan mengenai persoalan BUMN diselesaikan di dalam BUMN terlebih dahulu dan tak dibawa ke publik. Bila persoalan telah selesai, hasilnya kemudian diungkap ke masyarakat.

"Dan juga perlu diatur terkait persoalan BUMN diselesaikan di dalam perusahaan jangan dibawa ke publik oleh orang dalam. Artinya selesaikan dulu di dalam baru hasilnya bisa diungkap ke publik," imbuh Wasekjen PPP ini.

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan agar dengan adanya RUU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN maka tradisi rangkap jabatan komisaris BUMN bisa segera dihapuskan. Ia tidak ingin ada komisaris yang bisa merangkap jabatan di BUMN sampai 3 atau lebih jabatan dalam satu periode masa kerja sekaligus.

"Mengenai rangkap jabatan tadi sempat disinggung. Saya juga mengusulkan di dalam UU ini jangan lagi ada seseorang katakanlah misalnya dia sudah komisaris di BUMN A lalu dia komisaris di BUMN B, dan BUMN C sampai bisa seseorang merangkap jabatan komisaris di 3 BUMN. Nah ini juga saya kira harus dijawab nanti oleh UU ini," ujar Lamhot dalam RDP di gedung DPR RI, Kamis (17/9).

Tonton video 'Komisi VI Wacanakan Tradisi Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Dihapus!':

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/gbr)