Ini Kali Kedua Bambang Trihatmodjo Gugat Pencekalannya ke Luar Negeri

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 18 Sep 2020 10:16 WIB
Bambang Trihatmodjo Putra ketiga mantan Presiden RI HM. Soeharto dan Siti Hartinah. File/detikFoto.
Bambang Trihatmodjo (dok detikcom)
Jakarta -

Putra Presiden ke-2 RI Soeharto, Bambang Trihatmodjo, menggugat Menteri Keuangan (Menkeu) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena mencekalnya ke luar negeri. Menkeu melarang suami Mayangsari itu karena diminta melunasi kewajiban utang terkait SEA Games 1997.

Berdasarkan penelusuran informasi perkara di website PTUN Jakarta, Jumat (18/9/2020), Bambang Trihatmodjo sudah dua kali menggugat Menkeu dalam kasus yang sama.

Gugatan pertama mengantongi nomor 165/G/2020/PTUN.JKT. Gugatan itu dilayangkan pada 28 Agustus 2020. Sepekan berlalu, Bambang Trihatmodjo mengurungkan niat dan mencabut gugatan itu.

Pada 3 September 2020, PTUN Jakarta mengabulkan permohonan pencabutan itu dan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor 165/G/2020/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara Nomor : 165/G/2020/PTUN-JKT. dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 312.500,- (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Dua pekan setelahnya atau tepatnya 15 September 2020, Bambang Trihatmodjo kembali melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta. Materi gugatan masih sama dengan gugatan pertama. Berikut petitum Bambang Trihadmodjo:

1.Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang "Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara"
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang "Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara"
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, pelarangan kepada putra mantan presiden Soeharto tersebut karena Bambang diketahui tidak menyelesaikan kewajiban piutangnya itu.

"Terdapat piutang negara yang belum dibayar atau dilunasi," ujar Yustinus kepada detikcom, Kamis (17/9/2020).

Menurut Yustinus, pencekalan terhadap Bambang bisa saja dicabut asalkan yang bersangkutan melunasi utangnya terlebih dahulu.

"Pada prinsipnya, pencekalan dapat dicabut apabila dilakukan pelunasan, dilakukan pembayaran atas piutang negara tersebut," tegas Yustinus.

Lihat juga video 'Mahfud soal 'Surat Cekal' HRS: Tidak Jelas, Bukan dari Pemerintah':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/knv)