Round Up

Peta Sikap Wakil Rakyat dari 9 Fraksi soal Pam Swakarsa

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 18 Sep 2020 07:41 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Ilustrasi gedung DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan peraturan tentang Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) yang mengatur perubahan seragam petugas satpam. Aturan tersebut kemudian disoroti sejumlah pihak hingga dari berbagai fraksi DPR.

Awalnya aturan itu disoroti KontraS, yang menyebut Pam Swakarsa telah terbukti memunculkan FPI, yang disebutnya sebagai organisasi intoleran. Bagaimana tanggapan fraksi-fraksi DPR?

PAN

Pertama sorotan datang dari elite PAN, Pangeran Khairul Saleh, menyoroti sejarah dari Pam Swakarsa. Ia mengatakan ajar jika masyarakat khawatir dengan nama Pam Swakarsa karena sempat terjadi trauma pada masa lalu.

"Menjadi pembelajaran bagi kita bahwa di masa lalu Pam Swakarsa pernah dibentuk dan pernah terjadi bentrok dengan pendemo di tahun 2018 sehingga wajar kalau masyarakat menjadi trauma dan khawatir jangan sampai timbul lagi kejadian seperti dahulu," kata Pangeran kepada wartawan, Selasa (15/9).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini khawatir pembentukan Pam Swakarsa serta aturan perubahan warna seragam yang mirip polisi dapat berpotensi adanya penyalahgunaan kekuasaan. Pangeran menyebut seolah-olah nantinya satpam dapat kewenangan yang lebih besar.

"Pemilihan warna pakaian yang mirip dengan kepolisian dan pembentukannya mendapat legitimasi dari kepolisian menimbulkan kekhawatiran kemungkinan akan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh Pam Swakarsa karena seolah-olah mendapat kewenangan yang begitu besar," ujar Pangeran.

Lebih lanjut, Wasekjen PAN ini meminta polisi melakukan monitor dan evaluasi atas perkap tersebut. Ia tidak menginginkan adanya penyalahgunaan wewenang terjadi di lapangan.

Sementara itu anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding juga berpendapat terkait Peraturan Kapolri (Perkap) soal Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) yang mendapat kritik dari sejumlah pihak.

"Perbandingan aparat kepolisian kita dengan penduduk Indonesia memang tidak ideal, gitu loh, katakanlah seperti itu. Makanya memang harus bermitra dengan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, dalam rangka untuk mendapatkan informasi secepatnya ketika ada suatu tindak pidana," kata Suding saat dihubungi pada Kamis (17/9).

Lebih lanjut, Suding menilai Perkap soal Pam Swakarsa hanya memfasilitasi masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

"Saya melihat bahwa Pam Swakarsa itu, kepolisian hanya memfasilitasi masyarakat dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya, yang memang juga kita mendorong agar kepolisian itu bermitra dengan masyarakat sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 2002," ujar Sudding.

Suding mengimbau agar masyarakat melihat peraturan itu secara positif. Ia juga meminta masyarakat agar tidak berkesimpulan kalau Pam Swakarsa akan dipersenjatai.

"Ini adalah keinginan untuk pihak kepolisian memfasilitasi. Kita juga sudah konsultasikan ini. Pihak kepolisian memfasilitasi keinginan, kerelaan masyarakat dalam rangka untuk menjaga keamanan, ketertiban di lingkungannya, sehingga dibentuklah kelompok seperti itu," ujarnya.

"Hampir sama lah ketika kita di RT, RW-lah segala macam. Jadi lingkungan-lingkungan terkecil. Jadi jangan, apa namanya, terlalu mengambil satu kesimpulan, seakan-akan Pam Swakarsa dipersenjatai, bukan itu maksudnya," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5