Terungkap Rencana Djoko Tjandra Beri USD 10 Juta ke Pejabat Kejagung dan MA

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 20:11 WIB
Jaksa Pinangki Sirna Malasari kembali diperiksa di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Pinangki datang mengenakan kerudung abu-abu dan rompi tahanan Kejagung.
Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta -

Kejaksaan Agung mengungkap 'action plan' pengurusan fatwa MA untuk membebaskan Djoko Tjandra yang dilakukan oknum jaksa Pinangki Sirna Malasari. Kejagung menyebut ada rencana pemberian USD 10 juta ke pejabat di MA dan di kejaksaan.

"Terdakwa PSM, Saudara Andi Irfan Jaya dan Saudara Joko Soegiarto Tjandra juga bersepakat untuk memberikan uang sejumlah $ 10.000.000 USD kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung guna keperluan mengurus permohonan Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung," kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono saat menyampaikan abstraksi kasus di dalam dakwaan yang disampaikan Kejagung dalam rilis resmi, Kamis (17/9/2020).

Hari mengatakan awalnya pada November 2019, Pinangki bersama Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, yang merupakan buron terpidana kasus korupsi cessie Bank Bali di kantornya yang terletak di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia.

Saat itu, Djoko Tjandra setuju meminta Pinangki dan Anita membantu pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung RI melalui Kejaksaan Agung dengan tujuan agar pidana Djoko Tjandra tidak dapat dieksekusi sehingga dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Hari menyebut Djoko Tjandra setuju dengan usulan tersebut dan akan memberikan uang USD 1 juta kepada Pinangki. Uang tersebut diberikan melalui tersangka Andi Irfan Jaya sesuai proposal 'action plan' yang diberikan Pinangki ke Djoko Tjandra.

"Atas permintaan tersebut, terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan Anita Kolopaking bersedia memberikan bantuan tersebut dan Joko Soegiharto Tjandra bersedia menyediakan imbalan berupa sejumlah uang sebesar USD 1.000.000 untuk Terdakwa PSM untuk pengurusan untuk kepentingan perkara tersebut," kata Hari.

Diketahui hari ini JPU Kejagung bersama Kejari Jaksel melimpahkan berkas dakwaan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pinangki akan segera disidangkan dan didakwa dengan tiga dakwaan, yaitu penerima suap dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pinangki juga akan didakwa melakukan pemufakatan jahat.

Dakwaan pertama:
Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsider:
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan kedua
Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dakwaan ketiga
Primer:
Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 88 KUHP

Subsider:
Pasal 15 jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 88 KUHP.

Tonton video 'Kasus Jaksa Pinangki Segera Disidangkan':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/dhn)