Golkar Setuju Adanya Pam Swakarsa, Minta Polri Beri Pengawasan Ketat

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 18:40 WIB
Anggota Mahkamah Partai Golkar, Supriansa.
Foto: Supriansa. (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Peraturan Kapolri (Perkap) soal Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) menjadi sorotan publik. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Supriansa setuju dengan adanya Perkap itu namun meminta polisi melakukan pengawasan ketat.

"Jadi penerapannya, kepolisian harus benar-benar memperhatikan secara baik kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi. Lalu kepolisian juga harus melakukan pengawasan melekat terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada security atau kelompok apa yang dia inginkan. Tentu jangan dilepas begitu saja," kata Supriansa kepada wartawan pada Kamis (17/9/2020).

Sebagai anggota legislator pada komisi yang membidangi urusan hukum, Supriansa sendiri tidak keberatan dengan adanya Perkap soal Pam Swakarsa. Namun, ia ingin pelaksanaan aturan tersebut dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

"Silakan selama itu bisa terkontrol dengan baik, memberikan nilai-nilai positif ke masyarakat," ujar Supriansa.

Dia pun mengatakan instansi kepolisian dapat mempelajari dan mempertimbangkan terkait pentingnya kehadiran Perkap Pam Swakarsa itu. Supriansa menegaskan tidak mempermasalahkan adanya aturan itu.

"Saya kira Kapolri bersama jajarannya bisa mempelajari secara baik, sepenting apakah kalau kalau mau terapkan itu, kalau mau terapkan tentang Pam Swakarsa sepenting apa," tuturnya.

Diketahui, KontraS mengkritik Pam Swakarsa. KontraS menyebut Pam Swakarsa telah terbukti memunculkan FPI yang disebutnya sebagai organisasi intoleran.

"Pam Swakarsa akan memunculkan kelompok yang bergerak secara semena-mena, mengingat Pam Swakarsa '98 adalah cikal bakal FPI yang dalam tindakannya tidak sedikit menunjukkan perilaku intoleran," kata Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, dalam keterangannya.

Hadirnya Pam Swakarsa dinilai KontraS sebagai niat aparat mengembalikan situasi masa lalu, yakni situasi sarat kekerasan massa saat merekahnya fajar reformasi. Seharusnya situasi demokrasi Indonesia bisa menjadi lebih baik dan demokratis untuk saat ini. Sekarang, Pam Swakarsa sudah tidak diperlukan lagi.

(hel/elz)