Pemprov Banten Jelaskan Manfaat Pemulihan Ekonomi Lewat Pinjaman PT SMI

Nurcholis Maarif - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 10:51 WIB
Banten
Foto: Pemprov Banten
Jakarta -

Pemprov Banten melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjelaskan manfaat dari skema program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi COVID-19. Program ini diatur oleh UU Nomor 2 tahun 2020 yang menjelaskan tentang kebijakan dan stabilitas keuangan untuk penanganan di masa pandemi.

Kepala BPKAD Rina Dewiyanti menjelaskan skema program PEN dalam bentuk pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktir (PT SMI) Persero senilai Rp 851,7 miliar memiliki skema pemanfaatannya sendiri.

Pertama, pinjaman tidak hanya untuk bantuan sosial yang sifatnya jangka pendek agar memulihkan ekonomi warga. Tapi, Pemprov juga memanfaatkan anggaran itu digunakan seoptimal mungkin lewat kerja sama dan dukungan pemerintah pusat.

"Pemprov tidak abai terhadap kesulitan yang dialami oleh masyarakat dengan melakukan refokusing anggaran yang diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, rekonstruksi bankeu untuk penanganan COVID-19 serta dukungan terhadap program bantuan untuk pekerja terdampak, untuk UMKM maupun yang terkait dengan kegiatan pendidikan," ujar Rinda dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9/2020).

Kedua, kata Rinda, skema yang ditawarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan kepada PT SMI adalah program ini dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang mekanisme administrasi pengajuan pinjamannya diatur secara ketat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam aturan PMK 105/2020 serta PP43/2020.

Menurut Rinda, ini adalah peluang bagi Pemprov Banten untuk memperoleh pembiayaan murah buat pembangunan infrastruktur. Ini lebih baik dibanding pembangunan di Banten ditunda karena ada potensi kenaikan harga bahan baku, upah, dan eskalasi kenaikan harga tanah.

"Berdasarkan ketentuan pada regulasi PMK 105/2020 harus betul-betul terkait terhadap capaian RPJMD dalam konteks infrastruktur," ujarnya.

Rinda menjelaskan meski program pembangunan yang akan dibiayai PT SMI ini semuannya tidak berdampak langsung pada pemulihan ekonomi, namun bisa dipastikan akan mendorong laju perputaran ekonomi, penambahan tenaga kerja lokal dalam jangka menengah dan panjang.

Lalu juga akan berdampak pada peningkatan aktivitas masyarakat baik di sektor pariwisata, transportasi, pertanian, UMKM sampai ke jasa lainnya.

"Proses pembiayaan ini tentu mempedomani ketentuan yang telah digariskan karena prosesnya telah melalui pembahasan dengan DPRD dan juga dikawal oleh KPK dan lembaga pengawas lainnya. Sehingga yang disebut sebagai potensi mal administrasi sejauh mungkin bisa dihindarkan," pungkasnya.

(akn/ega)