Round-Up

Peta Sikap 9 Fraksi di DPR soal Ahok Buka Aib Pertamina

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 06:19 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meluncurkan buku Panggil Saya BTP di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).
Foto: Ahok (Rifkianto Nugroho/detikcom)

1. Gerindra

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Presiden Jokowi mencopot Ahok dari jabatan. Andre menilai Ahok telah membuat Pertamina gaduh.

"Menurut saya sebagai anggota DPR Komisi VI, ya, yang mitra BUMN bahwa tidak gunanya Presiden mempertahankan Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komut Pertamina. Kenapa? Pertama, ya, yang bersangkutan selalu membikin gaduh," kata Andre kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).

Andre meminta Ahok dicopot terkait pernyataan perihal manajemen Pertamina. Menurut Andre permasalahan internal Pertamina bukan untuk diumbar-umbar ke publik.

"Seharusnya komut itu kalau ada masalah, perbaikan, dia selesaikan di internal atau laporkan ke Menteri BUMN, tidak mengumbar ke keluar, sehingga menimbulkan kegaduhan dan memberikan citra negatif kepada Pertamina yang berjuang di semester kedua tahun 2020 ini untuk mengembalikan, mendapatkan keuntungan setelah di semester pertama rugi kan," ujar Ketua DPD Gerindra Sumbar itu.

2. PDIP

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat membela Ahok dari serangan Andre Rosiade, yang mendesak agar Ahok dicopot jabatan Komut Pertamina. Djarot meminta Andre menghilangkan kebiasaan menyalahkan orang lain.

"Kalau itu nggak usah dikomentari. Hanya saja, janganlah kita punya kebiasaan kalau tidak suka dengan seseorang maka apa pun yang disampaikan selalu salah," kata Djarot saat dihubungi, Rabu (16/9/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDIP Aria Bima mengingatkan Andre tidak mencampuri urusan internal BUMN. Menurut Aria ada batasan yang diatur oleh undang-undang.

"Kita itu terbatas dalam Pasal 91 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tentang organ perusahaan, dilarang ikut campur. Selain organ perusahaan, tidak boleh mencampuri BUMN," ujar Aria Bima dalam perbincangan, Rabu (16/9/2020).

3. PPP

Pernyataan Ahok terkait aib direksi Pertamina juga mendapat sorotan PPP. Anggota Komisi VI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi meminta Ahok terlibat membenahi permasalahan internal Pertamina.

"Nah itu dia. Sebagai Komut harusnya Pak Ahok bisa ikut terlibat membenahi Pertamina dari dalam," kata Baidowi kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).

Baidowi menilai masalah internal Pertamina tidak perlu menjadi kegaduhan di publik. Ia pun menyarankan Ahok mundur apabila tidak mampu melakukan pengawasan dan audit di Pertamina.

"Lebih baik persoalan diselesaikan tanpa kegaduhan dibanding membuat kegaduhan tapi persoalan tidak diselesaikan. Kalau tidak mampu melakukan pengawasan dan audit sebaiknya mundur. Soal copot mencopot biarlah menteri BUMN yang mengevaluasi," ujar Baidowi.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4