Wakil Ketua MPR: Pam Swakarsa Bisa Kembalikan Ketakutan Masa Lalu

Faidah Umu Sofuroh - detikNews
Rabu, 16 Sep 2020 21:07 WIB
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Idham Aziz mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Peraturan itu ditandatangani langsung oleh Jenderal Idham Azis pada 5 Agustus 2020.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait Pam Swakarsa. Menurutnya, munculnya kembali Pam Swakarsa dinilai dapat mengembalikan ketakutan di masa lalu.

Dalam sejarahnya, Pam Swakarsa adalah kelompok sipil yang dipersenjatai dan dibentuk pada 1998. Mulanya, Pam Swakarsa dibentuk untuk mengamankan sidang istimewa MPR RI namun kerap terlibat bentrok dengan kelompok masyarakat lainnya.

"Hadirnya kembali istilah dan fungsi Pam Swakarsa menunjukkan adanya potensi mengembalikan ketakutan di masa lalu karena telah dilegitimasi dengan kebijakan," ungkap Syarief dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).

Ia menilai perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai tugas Pam Swakarsa yang beririsan dengan tugas kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Jangan sampai, tugas ini disalahpahami sebagai langkah untuk melakukan pengamanan layaknya kepolisian yang dapat menimbulkan masalah baru," ucapnya.

Apalagi, seragam yang akan digunakan oleh satpam (bagian dari Pam Swakarsa) disesuaikan dengan warna seragam kepolisian berwarna coklat tua.

"Perubahan seragam ini dapat menimbulkan kebingungan secara psikologis kepada masyarakat. Karena seakan Pam Swakarsa adalah bagian langsung dari polisi yang dapat melakukan penindakan secara hukum," tuturnya.

Syarief Hasan pun mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan kajian kembali terkait Pam Swakarsa ini. Apalagi, lanjutnya, berkembang berbagai wacana yang menyebutkan Pam Swakarsa berpotensi dipersenjatai seperti pada 1998 silam.

"Pembentukan Pam Swakarsa dan perubahan warna baju pada satpam tidak memiliki urgensi yang kuat dan terkesan kontraproduktif dengan tugas kepolisian," tukasnya.

Menurut Syarief, pembentukan kembali Pam Swakarsa dapat menggulirkan kembali wacana munculnya angkatan kelima yang akan mengganggu reformasi di tubuh TNI dan Polri.

"Polri telah ditunjuk oleh negara melalui UU untuk menjadi penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jangan sampai, pembentukan Pam Swakarsa dapat memunculkan anggapan lahirnya New Polisi ataupun angkatan kelima di Indonesia," tutup Syarief.

(ega/ega)