Kasus Suap Proyek Masjid, Bupati Solok Selatan Nonaktif Dituntut 6 Tahun Bui

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 16 Sep 2020 18:54 WIB
Bupati nonaktif Solok Selatan diperiksa KPK. Ia diperiksa terkait kasus suap proyek pembangunan infrastruktur Jembatan Ambayan dan Masjid Agung di Solok Selatan
Muzni Zakaria (memakai rompi oranye)/(Ari Saputra/detikcom)
Padang -

Bupati Solok Selatan nonaktif Muzni Zakaria dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum pada KPK menilai Muzni terbukti menerima suap.

"Menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp 250 juta subsider kurungan 6 bulan," ujar jaksa seperti dilihat dalam surat tuntutan, Rabu (16/9/2020).

Dalam persidangan yang digelar di PN Padang ini, jaksa menilai Muzni terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Jaksa juga menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Muzni.

"Membayar uang pengganti Rp 3,37 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap dengan memperhitungkan uang yang telah disita KPK dari terdakwa sejumlah Rp 440 juta," ujar jaksa.

Jika tak sanggup membayar uang pengganti, harta Muzni bakal disita KPK dan jika hartanya tidak cukup akan diganti pidana penjara 2 tahun. Jaksa KPK juga menuntut hak politik Muzni dicabut selama 4 tahun.

Sebelumnya, Muzni didakwa menerima suap total Rp 3,3 miliar dari pengusaha Muhamad Yamin Kahar. Uang tersebut diduga terkait dengan paket pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dan paket pekerjaan Jembatan Ambayan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.

"Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah yaitu menerima uang secara bertahap, yakni sebesar Rp 25.000.000, Rp 100.000.000, dan berupa karpet masjid senilai Rp 50.000.000 serta sebesar Rp 3.200.000.000, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 3.375.000.000," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Padang, Sumatera Barat, Rabu (10/6).

(haf/haf)