Round-Up

Pro Kontra Mahfud Kritik Anies 'Tata Kata Bukan Tata Negara'

Tim Detikcom - detikNews
Senin, 14 Sep 2020 20:36 WIB
Mahfud Md rapat tentang Djoko Tjandra (Dok. Kemenko Polhukam)
Foto: Mahfud Md. (Dok. Kemenko Polhukam)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memutuskan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat untuk menekan laju penularan virus Corona (COVID-19) di ibu kota. Kritikan Mahfud yang menilai cara penyampaian Anies ke publik itu sebagai tata kata menuai pro dan kontra.

Mahfud memberikan sindiran tajam kepada Anies pada Sabtu (12/9). Pernyataan Mahfud Md dikeluarkan sehari setelah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pengumuman soal PSBB itu menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok ke level 4.961.

Mahfud menilai tata kata yang digunakan Anies menjadi penyebab anjloknya IHSG, sama seperti yang disampaikan Airlangga. Menurut Mahfud, istilah PSBB total yang disampaikan seolah sebuah kebijakan baru hingga mengejutkan perekonomian Indonesia.

"Sebenarnya cuma kata-istilah 'PSBB total' seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan. Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam, pagi-pagi jam 11.00 WIB, negara sudah rugi Rp 300 triliun atau Rp 297 triliun hanya sebentar karena pengumuman itu. Padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan, wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan, dan lain-lain kan hanya seperti itu," kata Mahfud.

"Cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara," imbuh Mahfud memberikan penegasan.

Mahfud mengatakan, tidak ada yang salah dengan kebijakan PSBB yang kembali diterapkan di DKI Jakarta. Hanya saja, menurutnya, tata kata yang digunakan Anies kala mengumumkan rem darurat yang tetiba 'ditarik' itu seakan memberi efek kejut kepada masyarakat.

"Ya akibatnya kacau kayak begitu. Apa coba salahnya memang dia melakukan itu, coba besok dilihat saja, nggak ada masalah, lihat apa yang ditutup ini, tapi kemudian dinarasikan seakan-seakan terjadi hal yang sangat gawat, tapi ya gitu juga, tidak ada masalahnya," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, kebijakan PSBB bukan hal yang baru bagi DKI Jakarta. Selama ini, kebijakan itu memang telah diterapkan sejak beberapa bulan lalu atas izin dari pemerintah pusat. Karena itu, Mahfud pun meminta semua pihak untuk tak panik dengan kebijakan PSBB ketat yang kembali diterapkan hari ini itu.

"Di Jakarta itu memang sedang PSBB, pemerintah tahu Jakarta harus PSBB dan tidak pernah dicabut. PSBB itu sudah dilakukan. Yang sekarang salah itu di Jakarta bukan PSBB-nya, tapi tadi yang dikatakan Pak (Muhammad) Qodari, rem daruratnya, tapi tetap PSBB," kata Mahfud.

"Sesudah ramai-ramai kita lihat konsepnya, tadi sudah dirapatkan sore, konsepnya nggak ada yang berat-berat, memang sudah begitu-begitu. Ya oleh sebab itu, nggak usah panik, mudah-mudahan pasar ya paham," imbuhnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Facebook Pemprov DKI Jakarta)Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Facebook Pemprov DKI Jakarta)

Partai-partai politik menanggapi sindiran tajam Mahfud kepada Anies. PDIP sepakat dengan pernyataan Mahfud dan meminta agar pengumuman suatu kebijakan tak dibuat menyeramkan.

"PSBB sendiri merupakan jalan tengah dari 2 pilihan ekstrem, yaitu lockdown (pendekatan draconian) dan pilihan bebas yang diserahkan kepada masyarakat, yang imun yang bertahan (pendekatan Darwinian). Jadi PSBB itu sudah moderat. Nah, mau ditambah kata-kata parsial, total, lokal, lebih merupakan konteksnya. Jadi tidak usah dibuat serem," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Senin (14/9/2020).

Hendrawan mengatakan yang terpenting adalah sosialisasi dan edukasi terkait PSBB. Kebijakan yang diputuskan perlu sinkron dengan kondisi terkini.

"Jadi Prof Mahfud benar. Yang penting sosialisasi dan edukasi tentang PSBB dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Tujuannya agar protokol kesehatan built-in (melekat) dalam keseharian hidup masyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kita mampu menyinkronkan kesehatan dan produktivitas," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh PKB. Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut pimpinan daerah harus memperhatikan penggunaan bahasa sehingga tidak membuat pandangan masyarakat menjadi liar.

"Kita harus menggunakan kata-kata yang tepat dan tidak membuat masyarakat menafsir secara liar dan menimbulkan keresahan, saat ini kita harus mendorong keyakinan dan kesolidan masyarakat dan kata-kata menjadi penting," ujar Daniel Johan.

Daniel meminta Anies menggunakan kata-kata yang tepat dalam mengumumkan suatu kebijakan sehingga tak membuat masyarakat salah tafsir. Menurut Daniel, strategi komunikasi penting dalam hal ini, apalagi yang bermakna positif serta mendorong harapan dan keyakinan masyarakat.

"Dengan strategi komunikasi yang mampu mendorong harapan dan keyakinan masyarakat, bukan yang membuat panik dan ditafsir secara liar," tutur Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

Video 'Mahfud soal Pengumuman PSBB DKI: Karena Tata Kata, Negara Rugi Rp 297 T':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2 3