Mahfud Sindir 'Tata Kata' Anies, NasDem: Kebijakan DKI Sejalan dengan Jokowi

Eva Safitri - detikNews
Senin, 14 Sep 2020 13:50 WIB
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Ali
Foto: Ahmad M. Ali (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Partai NasDem enggan mempermasalahkan terkait kata-kata yang disampaikan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait kebijakan PSBB. NasDem menegaskan kebijakan yang diambil Anies sudah sejalan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya tidak mendengar kata total, yang saya tahu Jakarta hari ini melaksanakan PSBB, terus kata total itu saya tidak sempat dengar," kata Wakil Ketua DPP NasDem, Ahmad Ali, kepada wartawan, Senin (14/9/2020).

"Tapi apapun itu sebenarnya, yang dilakukan pemerintah DKI ini adalah semata-mata upaya untuk bagaimana memutus penyebaran COVID semakin masif. Ini sejalan dengan instruksi presiden untuk mendahulukan kemaslahatan manusia," lanjut Ali.

Ali menilai PSBB kali ini tidak menutup pertumbuhan ekonomi. Tidak seperti pada saat PSBB Jakarta di awal pandemi.

"Namun kemudian sisi lain, bahwa ada banyak hal yang kemudian dalam kebijakan itu tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, bandara tetap dibuka, kantor diatur pekerjanya, jadi tidak sama dengan PSBB pertama-pertama kemarin yang orang keluar masuk Jakarta dibatasi," ucapnya.

"Artinya interaksi ke antar daerah masih terbuka, ini semata-mata untuk upaya mencegah penyebaran COVID-19," lanjut Ali.

Diketahui, Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara soal anggapan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebabkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengumumkan PSBB kembali ke tahap awal. Mahfud menilai tidak ada yang salah dari pengumuman tersebut dan itu sekadar tata kata.

"Sebenarnya cuma kata istilah PSBB total seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan. Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam pagi-pagi jam 11.00 negara sudah rugi Rp 300 triliun atau Rp 297 triliun hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan, wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan, dan lain-lain kan hanya seperti itu, cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara," kata Mahfud dalam diskusi daring Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertajuk 'Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia', Sabtu (12/9).

"Ya akibatnya kacau kayak begitu. Apa coba salahnya memang dia melakukan itu, coba besok dilihat saja, nggak ada masalah, lihat apa yang ditutup ini, tapi kemudian dinarasikan seakan-seakan terjadi hal yang sangat gawat tapi ya gitu juga, tidak ada masalahnya," tambahnya.

(eva/ibh)