Mahfud Sindir Anies Tata Kata, Golkar: Pejabat Harus Hati-hati Bicara

Eva Safitri - detikNews
Senin, 14 Sep 2020 12:29 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily
Ace Hasan Syadzily (Jefrie Nandy Satria/detikcom)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md menyindir Gubernur DKI Anies Baswedan soal pengumuman PSBB kembali seperti awal pandemi yang membuat heboh. Golkar mengingatkan pejabat memang harus hati-hati bicara.

"Soal pernyataannya yang memiliki efek kejut, justru salah sasaran efek kejutannya. Rem tangan yang diistilahkannya sangat tidak tepat," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Senin (14/9/2020).

Ace menilai seharusnya pejabat publik harus berhati-hati dalam berbicara menyampaikan kebijakan. Apalagi, menurutnya, kebijakan ini menyangkut kepentingan publik.

"Seharusnya, siapa pun pejabat publik harus hati-hati dalam berbicara, apalagi dalam menyampaikan kebijakan yang dapat berimplikasi terhadap hajat hidup orang banyak. Gara-gara satu-dua kata dari seorang pejabat, seperti Gubernur, terkait kebijakan yang diambil di era pandemi ini, pasti akan berdampak terhadap berbagai hal, terutama aspek ekonomi," ujarnya.

Lebih lanjut, Ace juga meminta Pemprov DKI tak asal menyampaikan kebijakan. Kebijakan apa pun mengenai COVID-19 yang diambil harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

"Karena itu, dalam menyampaikan kebijakan strategis disertai dengan narasi yang disampaikannya harus mempertimbangkan banyak aspek dan berkoordinasi dengan Tim Penangan COVID-19 di tingkat pusat. Kan kita memiliki Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional," ungkapnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara soal anggapan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebabkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengumumkan PSBB kembali ke tahap awal. Mahfud menilai tidak ada yang salah dari pengumuman tersebut dan itu sekadar tata kata.

"Sebenarnya cuma kata istilah PSBB total seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan. Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam pagi-pagi jam 11.00 negara sudah rugi Rp 300 triliun atau Rp 297 triliun hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan, wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan, dan lain-lain kan hanya seperti itu, cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara," kata Mahfud dalam diskusi daring Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertajuk 'Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia', Sabtu (12/9).

(eva/tor)