Bahas Tantangan Transportasi Laut, Ini yang Dilakukan Kemenhub

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Jumat, 11 Sep 2020 10:24 WIB
Kemenhub
Foto: Dok. Kemenhub
Jakarta -

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Antoni Arif Priadi mengatakan tantangan pengembangan usaha di bidang transportasi laut ke depan akan semakin berat. Selain karena masih harus menghadapi masa pandemi COVID-19 juga karena tuntutan dan perkembangan zaman yang semakin maju.

"Untuk itu, guna tetap memberikan pelayanan transporasi laut kepada masyarakat perlu adanya sinergi dan kolaborasi semua pihak terkait untuk menyelaraskan program-program yang memihak kepada pengembangan usaha dan armada angkutan laut nasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2020).

Hal itu dikatakannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengembangan Usaha dan Armada Angkutan Laut Tahun 2020 dengan tema Strategi Menuju Adaptasi Baru Pada Usaha Angkutan Laut.

Menurutnya, semua pihak terkait harus bekerja keras untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya program strategis nasional dalam mewujudkan konektivitas transportasi laut. Melalui pengembangan Pelayaran Nasional dan Pelayaran Rakyat itu dapat menjangkau daerah terluar, terpencil dan terisolasi sehingga perekonomian di daerah meningkat.

"Ke depan keberadaan pelayaran nasional dan pelayaran rakyat dalam mewujudkan konektivitas transportasi angkutan laut sampai pada daerah-daerah terluar, terpencil dan terisolasi, yang mempunyai peran besar terhadap pertumbuhan perekonomian di daerah maupun perekonomian secara nasional di Indonesia," kata Antoni.

Antoni juga menyebutkan dalam rangka mewujudkan program konektivitas transportasi laut, sejak tahun 2015-2019 telah mengembangkan pelayaran nasional dan pelayaran rakyat dengan membangun 100 unit kapal yang terdiri 15 unit kapal kontainer, 60 unit kapal perintis dan 5 unit Kapal Angkutan Ternak.

"Selain itu, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut juga telah membangun 138 kapal pelayaran rakyat yang telah dihibahkan kepada pemerintah Daerah yang sangat membutuhkan agar daerah-daerah yang memiliki wilayah dalam kategori daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan dan angkutan pedalaman, dapat terkoneksi dengan daerah yang lebih maju sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah," jelasnya.

Lebih jauh, Antoni mengatakan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengemban tugas untuk melaksanakan Inpres No 5 Tahun 2020 tentang Penataan Logistik Ekosistem Nasional yaitu Mengintegrasi sistem perizinan dan layanan ekspor impor dan logistik di lingkungan kerja Kementerian Perhubungan dengan sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia Nasional Single Window (INSW).

Selain itu, Ditjen Perhubungan Laut juga harus melakukan penataan tata ruang kepelabuhan serta jalur distribusi barang. "Semua Ini tentunya menjadi tugas bersama semua pihak terkait yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi terhadap program-program yang pro-terhadap pengembangan usaha dan armada angkutan laut nasional," ungkapnya.

Sementara itu, Kasubdit Pengembangan Usaha Angkutan Laut Yogie Nugraha selaku Ketua Panitia FGD mengatakan penyelenggaraan FGD ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam menyelaraskan dan mensinergikan program-program kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan usaha dan armada angkutan laut nasional.

"Kami berharap dari Focus Group Discussion Pengembangan Usaha dan Armada Angkutan Laut Nasional Tahun 2020 dapat menghasilkan kesamaan pemahaman dan sinergi dalam mengembangkan usaha dan armada angkutan laut nasional", pungkas Yogie.

Tonton video 'Kemenhub Manfaatkan Momentum Krisis untuk Terus Geber Pembangunan Infrastruktur Transportasi':

[Gambas:Video 20detik]



(prf/ega)