Komisi V DPR Curiga Ada Perjudian Saat Balap Lari Liar, Minta Polisi Tertibkan

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Jumat, 11 Sep 2020 06:38 WIB
Nurhayati Monoarfa (Dok Facebook Nurhayati Monoarfa)
Foto: Wakil Ketua Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa (Dok Facebook Nurhayati Monoarfa)
Jakarta -

Muncul fenomena balap lari liar hingga menutup jalan dan menimbulkan kerumunan. Komisi V DPR meminta pihak kepolisian melakukan penertiban karena hal itu dinilai mengganggu kepentingan umum.

"Untuk menutup jalan pasti kan ada aturannya. Penertiban pastinya, kalau itu melanggar aturan regulasi seharusnya kepolisian bertindak dong, tidak bisa dibiarkan, karena sudah sesuatu yang mengganggu kepentingan umum, apalagi sampai dia mengganggu harusnya tidak boleh kan. Semua harus mengantongi izin, apalagi ada kerumunan," kata Wakil Ketua Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa kepada wartawan, Kamis (10/9/2020).

Nurhayati menegaskan penutupan jalan harus dengan izin kepolisian. Ia meminta polisi bertindak tegas karena perlu dicurigai kegiatan balap lari itu punya tujuan lain yang melanggar hukum.

"Pastinya kalau event olahraga, apalagi ada penontonnya, pasti ada izinnya. Ini kan kita nggak tahu dia lari untuk judi, kan bisa aja. Orang lari nih, apa nih, kenapa dia tidak mengantongi izin. Larinya kan nggak ada masalah, boleh saja orang lari, tetapi tempatnya tidak sembarangan, tidak boleh mengganggu ketertiban umum, tidak boleh mengganggu publik, tidak di public space," ujarnya.

Politikus PPP itu mengimbau masyarakat untuk tidak menimbulkan kerumunan di masa pandemi Corona ini. Jika ingin berolahraga, warga diminta melakukannya di tempat-tempat yang telah disediakan pemerintah daerah setempat.

"Saya mengimbau masyarakat untuk tidak menimbulkan kerumunan baru dikarenakan berbahaya, bisa penularan COVUD ini bisa menyebar, ada klaster-klaster baru. Kedua, bagi pihak kepolisian untuk bertindak tegas menertibkannya," ujar Nurhayati.

"Kalau memang itu akan menjadi ajang atau event, ya diatur, tempatnya diatur, jamnya diatur, kerumunannya diatur. Intinya harus ada izinnya lah. Kalau itu legal pasti ada izinnya. Kan sudah ada tempat-tempat yang disiapkan pemda pastinya untuk olahraga," lanjut dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2